TARAKAN – Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara) menunjukkan komitmennya dalam membangun institusi yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.
Hal ini ditegaskan melalui langkah cepat dalam penanganan dugaan pelanggaran oleh sejumlah oknum anggota, termasuk dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang saat ini menjadi sorotan publik.
Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Budi Rachmat, dalam keterangannya kepada media menyampaikan bahwa pihaknya telah secara terbuka menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Yang terjadi bukan penukaran barang bukti sabu, melainkan pencurian sabu seberat 7 gram oleh dua oknum anggota Dit Tahti. Kasus ini kami tangani secara serius dan transparan sejak awal, tanpa ada yang ditutupi,” ujarnya, Kamis (17/7/2025).
Langkah penanganan dilakukan melalui tim khusus di bawah koordinasi Irwasda dan Kabidpropam. Berkas perkara telah dilimpahkan ke jaksa dan proses hukum terus berjalan. Hasil uji laboratorium memastikan keaslian barang bukti, dan pengakuan tersangka turut memperkuat kejelasan kasus.
Menurut Budi, transparansi dan integritas menjadi prinsip utama dalam proses ini.
“Kami tidak kompromi terhadap pelanggaran. Tindakan tegas terhadap anggota sendiri adalah bukti bahwa sistem pengawasan internal dan eksternal di Polri berjalan optimal,” jelasnya.
Ia menambahkan kerja sama erat dengan Mabes Polri dalam pengungkapan jaringan narkotika lintas wilayah juga menjadi bukti keseriusan institusi dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.
Sebagai provinsi perbatasan, Kalimantan Utara menghadapi tantangan tersendiri dalam memutus rantai peredaran narkotika.
Namun, Budi menegaskan sistem pengawasan di Polda Kaltara telah berjalan berlapis, mulai dari evaluasi harian, pengawasan berjenjang, gelar operasi triwulanan, audit kinerja, hingga penegakan disiplin.
“Yang paling penting adalah integritas pribadi dan dukungan masyarakat. Kami terus membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan, karena kepolisian tidak bisa bekerja sendiri,” katanya.
Menanggapi adanya rencana aksi unjuk rasa mahasiswa, Polda Kaltara menyatakan terbuka terhadap kritik konstruktif dan terus menjaga komunikasi yang sehat dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan kampus.
“Mahasiswa adalah bagian penting dari kontrol sosial. Kritik adalah vitamin demokrasi, dan kami menghargainya,” ucap Budi.
Dengan semangat reformasi dan pembenahan internal yang konsisten, Budi menegaskan Polda Kaltara bertekad menjaga kepercayaan publik, memperkuat profesionalisme aparat.
“Kami pastikan penegakan hukum berjalan adil dan tanpa pandang bulu,” tegasnya. (*)
