JAKARTA,Fokusborneo.com – Isu pemberlakuan darurat militer di tengah gelombang unjuk rasa beberapa waktu terakhir dibantah keras oleh Kapuspen TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah.
Dalam konferensi pers yang digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (5/9/2025), ia menegaskan kabar tersebut tidak benar dan menyesatkan masyarakat.
Menurut Freddy, informasi mengenai darurat militer tidak memiliki dasar hukum maupun fakta yang sahih.
“Kabar ini sepenuhnya hoaks dan dibuat untuk menyesatkan publik,” ujar Freddy.
Ia menekankan bahwa setiap langkah TNI selalu berada dalam koridor konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan arahan Presiden sebagai panglima tertinggi di bidang pertahanan dan keamanan negara.
Kapuspen TNI menegaskan lebih lanjut bahwa institusi militer tidak memiliki niat, rencana, maupun inisiatif untuk memberlakukan darurat militer.
Baca Juga :TNI-Polri Solid, Kapuspen TNI Bantah Tuduhan Provokator
“Setiap kebijakan dan tindakan yang kami ambil sepenuhnya mengikuti hukum, regulasi, dan instruksi Presiden. Tidak ada dasar apapun bagi isu tersebut,” tambahnya.
Selain itu, Freddy mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan selektif dalam menerima informasi.
Ia menekankan pentingnya bersikap kritis terhadap berita yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial, karena isu yang tidak benar berpotensi menimbulkan kekhawatiran dan mengganggu ketertiban umum.
“Masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga kewaspadaan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Freddy juga menyampaikan apresiasi terhadap aspirasi masyarakat yang disuarakan melalui aksi unjuk rasa.
Menurutnya, tuntutan yang disampaikan publik merupakan masukan konstruktif dalam kerangka demokrasi yang sah.
“TNI menghormati setiap tuntutan yang disampaikan secara tertib, legal, dan sesuai aturan,” ujarnya.
Kapuspen TNI menegaskan kembali komitmen TNI untuk menjunjung supremasi sipil. Semua keputusan dan kebijakan yang diberikan otoritas sipil akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan kehormatan.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas nasional, keamanan publik, dan ketertiban masyarakat.
“Isu-isu yang menyesatkan berpotensi memecah persatuan dan menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, TNI bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan masyarakat tetap aman dan stabilitas nasional terjaga,” pungkas Freddy. (*)
