Pemprov Kaltara Alokasikan Anggaran Rp8 Miliar, Masih Butuh Rp100 Miliar

TANJUNG SELOR, – Perbaikan dan pekerjaan jalan lingkar Krayan di Kabupaten Nunukan, dipastikan akan berlanjut dikerjakan tahun ini. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara Tahun 2025, dialokasikan anggaran sebesar Rp8 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kaltara, Helmi mengungkapkan anggaran akan dikelola dalam dua tahap.

“Tahap pertama Rp5 miliar akan digunakan untuk melakukan pengaspalan jalan sepanjang 2 kilometer (Km). Sedangkan Rp3 miliar, akan digunakan untuk pemeliharaan jalan sepanjang 80 kilometer yang terbagi dalam dua paket, masing-masing Rp1,5 miliar,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Sedangkan untuk kegiatan pemeliharaan jalan sepanjang 80 kilometer jalan lingkar Krayan dimulai dari Long Bawan, Long Layu, sampai Binuang.

“Sebenarnya jalan di Krayan itu setiap tahunnya kita lakukan perbaikan. Tapi karena memang kondisi jalan yang sebagian besar masih berupa tanah, mudah longsor ketika musim hujan. Itulah yang menjadi kendala (kondisi tanah) saat ini,” katanya.

Helmi menambahkan, penanganan jalan lingkar di Krayan memang dibutuhkan keterlibatan semua pihak. Termasuk penanganan yang didanai melalui anggaran multiyears oleh pemerintah pusat.

“Kita harapkan dengan adanya jalan lingkar Krayan, berfungsi optimal sepanjang tahun. Tapi, memang diperlukan anggaran multiyears sekitar Rp80 miliar hingga Rp100 miliar selama dua atau setiap tahun,” terangnya.

Namun, untuk bisa merealisasikan fungsi maksimal jalan lingkar Krayan ini masih harus di koordinasikan dulu bersama pihak-pihak terkait.

“Memang harus kita multiyears-kan. Tapi ini masih akan kita bicarakan dulu, apakah bisa atau tidak. Kalau memang memungkinkan dan disetujui, mungkin sekitar Rp80miliar hingga Rp100 miliar anggaran yang dibutuhkan,” jelasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie menambahkan pemerintah segera mencarikan solusi terkait penanganan infrastruktur yang ada di kawasan perbatasan. Terutama di daerah Krayan yang menjadi garis perbatasan Indonesia-Malaysia.

Skema apapun yang dilakukan, untuk membangun infrastruktur perbatasan, Pemerintah tentu akan mendapatkan dukungan dari kalangan legislatif Kaltara.

“Termasuk juga rencana pemerintah untuk menangani jalan lingkar Krayan melalui anggaran multiyears. Kan Selama itu untuk kepentingan masyarakat, kita pasti dukung. Skema anggarannya seperti apa, itu kita akan dukung asalkan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya. (**)