TARAKAN, Fokusborneo.com – Pasca-pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilukada, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan tak mengendurkan langkah dalam mengawal integritas demokrasi.
Meski berada di masa non-tahapan, Bawaslu Kota Tarakan meluncurkan langkah strategis dengan menggelar sebanyak 55 agenda Konsolidasi Demokrasi sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Langkah maraton ini merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat Pasal 94 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Melalui aturan tersebut, Bawaslu ditugaskan melakukan pencegahan pelanggaran serta sengketa proses pemilu melalui pemetaan potensi kerawanan dan peningkatan partisipasi masyarakat sejak dini.
Rangkaian konsolidasi tersebut melibatkan pemangku kepentingan yang sangat luas, mulai dari sesama penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, partai politik, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga komunitas pemuda dan elemen masyarakat sipil.
Forum ini menjadi ruang dialog interaktif untuk memperkuat komunikasi, bertukar informasi, dan membangun kolaborasi.
Anggota Bawaslu Kota Tarakan Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H), A. Muh. Saifullah, menegaskan konsolidasi demokrasi merupakan langkah penting untuk memperkuat kemitraan pengawasan sekaligus memperoleh deteksi dini terhadap persoalan kepemiluan.
“Melalui konsolidasi demokrasi, Bawaslu Kota Tarakan berupaya memperoleh pandangan masyarakat secara langsung serta informasi mengenai dinamika, tantangan, dan potensi kerawanan yang berkembang dalam praktik demokrasi lokal. Hasil pemetaan ini akan menjadi pijakan dasar bagi Bawaslu dalam merumuskan kebijakan pengawasan, strategi pencegahan, serta penguatan tata kelola pemilu ke depan,” ungkap Saifullah.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Bawaslu memetakan sejumlah isu strategis. Isu-isu mendasar yang dibahas meliputi upaya pencegahan politik uang, penyebaran berita bohong atau hoaks, penegakan netralitas ASN, TNI, dan Polri, pemutakhiran data pemilih bagi kelompok rentan, penegakan hukum pemilu, hingga mendorong peran aktif generasi muda dan ormas dalam mengawal proses demokrasi.
Salah satu agenda konsolidasi yang dilaksanakan adalah pertemuan silaturahmi Bawaslu Kota Tarakan bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Pemuda Dayak (Perpedayak) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kamis, 15 Oktober 2026.
Pertemuan ini menjadi wadah pertukaran gagasan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu menyongsong Pemilu 2029.
Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Riswanto, menyampaikan pada masa non-tahapan Pemilu, Bawaslu terus menjalin komunikasi dan membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, upaya menjaga kualitas demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu, pemerintah, dan aparat keamanan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
”Bagaimana kita mempunyai visi yang sama dalam menjaga kondusifitas pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, menghargai perbedaan dalam pesta demokrasi, sehingga tercipta demokrasi yang baik, aman, dan damai, khususnya di Kota Tarakan,” ujar Riswanto.
Apresiasi juga disampaikan Ketua DPW Perpedayak Kaltara, M. Jakir. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap tugas dan peran Bawaslu dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis serta mencegah terjadinya konflik maupun pelanggaran pemilu.
Jakir juga menjelaskan pentingnya menjaga nilai-nilai adat dan budaya agar senantiasa menjadi sarana pemersatu masyarakat, sejalan dengan semangat membangun kehidupan demokrasi yang menghargai perbedaan dan menjunjung kebersamaan.
Kegiatan silaturahmi tersebut, Riswanto berharap pertemuan itu menjadi langkah awal untuk membangun kolaborasi berkelanjutan antara Bawaslu Kota Tarakan dan elemen masyarakat sipil hingga tahapan pemilu mendatang.
”Harapan kami, pertemuan ini bukanlah akhir, melainkan langkah awal agar ke depan kita dapat berkolaborasi dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan. Mari bersama-sama menjaga kondusifitas demokrasi yang damai, aman, dan tentram, serta menciptakan demokrasi yang sehat,” tutup Riswanto.(**)
Discussion about this post