TARAKAN – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menyatakan bahwa mosi tidak percaya yang disuarakan warga Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terhadap negara adalah hal yang wajar dan beralasan.
Ia menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan yang membuat masyarakat merasa dianaktirikan. “Saya kira itu wajar dan pantas,” ujar Deddy Sitorus ditemui usai turun ke daerah pemilihan (dapil) Kaltara, Senin (9/6/25).
Ia mengungkapkan bahwa sebelum masa pemerintahan Jokowi berakhir, dirinya sudah bertemu langsung dengan Presiden untuk mempertanyakan komitmen pembangunan di Krayan.
Deddy Sitorus juga sempat bertemu dengan Menteri PUPR yang saat itu menjanjikan bahwa akses jalan menuju Krayan seharusnya sudah tembus pada tahun 2024. Namun, janji tersebut tidak terealisasi dan bahkan tidak ada kejelasan kapan proyek pembangunan PLN akan dimulai di wilayah tersebut.
“Ini kan menyulitkan warga di sana,” tegas Deddy.
Ia mendesak agar persoalan infrastruktur dasar, seperti jalan dan listrik, segera dituntaskan untuk menghadirkan keadilan bagi warga Krayan, termasuk di Long Bawan, Long Ampung, dan Sungai Boh.
Deddy Sitorus juga meminta Bupati Nunukan, Bupati Malinau, dan Gubernur Kaltara untuk serius memperjuangkan persoalan ini. Menurutnya, gugatan yang disuarakan warga Krayan harus dilihat sebagai bentuk desakan agar pemerintah pusat lebih peduli dan segera mengambil tindakan nyata.
“Kita harus mengapresiasi, kita harus melihat itu sebagai bentuk gugatan warga terhadap kepedulian pemerintah pusat,” ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya perhatian serius terhadap wilayah perbatasan yang selama ini kerap terpinggirkan.(**)
Discussion about this post