JAKARTA – Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, menekankan pentingnya transformasi digital dalam pemerintahan sebagai upaya mencegah potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan efisiensi layanan publik.
Hal ini disampaikannya dalam penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Pemprov Kaltim, Tim Pembina Samsat Kaltim, dan PT Wahana Pembayaran Digital (Paylabs), Rabu (30/7/2025) di Kantor Badan Penghubung Kaltim, Jakarta.
Menurut pria yang akrab disapa Harum ini, pemanfaatan teknologi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan meminimalisasi praktik korupsi dengan cara menghilangkan interaksi langsung dalam transaksi keuangan.
“Teknologi memastikan akurasi, kendali, dan keamanan yang lebih baik. Jika kita sudah beralih ke sistem digital, tidak ada lagi ruang untuk penyalahgunaan, karena semuanya by system,” tegas Harum dalam sambutannya.
Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama tersebut sebagai langkah strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem pembayaran, terutama sektor-sektor yang selama ini rentan kebocoran.
“Dengan Paylabs, seluruh transaksi dapat tercatat secara otomatis dan transparan. Ini bagian dari komitmen kita membangun sistem yang bersih dan modern,” tambahnya.
Harum juga menyatakan bahwa sistem administrasi pemerintahan daerah harus terintegrasi dengan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).
Ia menekankan, semua proses pengelolaan keuangan dan layanan publik wajib tercatat dalam SIPD, sebagai bentuk pengawasan dan akuntabilitas.
“Kalau masih ada yang tidak masuk ke dalam SIPD, di situlah celah penyimpangan akan muncul. Kita tidak ingin itu terjadi lagi,” tegas Gubernur.
Sinergi antara pemerintah daerah dan pihak swasta seperti Paylabs ini diharapkan dapat memperluas cakupan digitalisasi di sektor-sektor vital, seperti pajak daerah dan retribusi, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis teknologi. (*)
Discussion about this post