TARAKAN, Fokusborneo.com – Manajemen PT Intracawood Manufacturing akhirnya blak-blakan mengenai kebijakan perusahaan yang mencicil pembayaran gaji karyawannya.
Penjelasan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi Komisi I DPRD Kota Tarakan guna mencari jalan keluar atas polemik tunggakan gaji buruh.
Rapat yang digelar di gedung dewan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi I Adyansa, serta dihadiri Ketua DPRD Muhammad Yunus dan sejumlah anggota Komisi I di antaranya Habusan, Rahmat Suparman, Muhammad Sapri, dan Barokah.
Turut mengundang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Provinsi Kaltara, Disperinaker Kota Tarakan, serta Serikat Pekerja (SP) Kahutindo dan SP Kahut beserta tim.
Dalam kesempatan itu, jajaran manajemen yang diwakili Wakil General Manajer (GM) Nurdin dan Manager HRD Imam Muhadi beserta jajaran memberikan penjelasan komprehensif di hadapan para wakil rakyat dan perwakilan serikat pekerja.
Pihak manajemen mengakui penggajian karyawan untuk bulan-bulan tertentu memang terpaksa dibayarkan secara bertahap atau dicicil sebanyak dua kali.
Manajemen menyebut langkah ini terpaksa diambil akibat kondisi keuangan perusahaan yang mengalami tekanan berat secara terus-menerus.
Masalah ini disebut bukan terjadi secara instan dalam satu atau dua bulan terakhir, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai persoalan sejak pandemi COVID-19 pada 2019.
Puncaknya terjadi pada awal tahun 2022, ditambah dengan hantaman geopolitik luar negeri seperti konflik yang memicu lonjakan harga bahan bakar (solar) serta bahan baku lainnya secara drastis hingga naik 100 persen.
Di sisi lain, harga jual produk kayu lapis (plywood) di pasaran terus mengalami penurunan, sementara biaya operasional pabrik tetap tinggi.
“Kalau secara logis ya kita jalankan prioritas, tidak ada pilihan lain. Kita langsung bayar gaji full, maka pembayaran dari supplier bahan baku tidak ada. Jadi hanya itu yang terakhir, tidak ada lagi bisa ada kelanjutan ke depan,” ujar Nurdin.
Manajemen mengklaim telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan operasional perusahaan agar tidak gulung tikar dan hak-hak buruh tetap bisa diakomodasi.
Beberapa langkah yang telah dilakukan di antaranya perusahaan terpaksa melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 200 lebih karyawan pada tahap awal ketika produksi dan pesanan menurun.
Langkah lainnya, jika sebelumnya perusahaan hanya diizinkan menjual produk plywood, manajemen akhirnya membuka opsi penjualan kayu bulat (log) setelah mendapat lampu hijau dari owner demi mendongkrak pemasukan.
Termasuk merekrut tenaga berpengalaman di bidang pemasaran global untuk memperluas jangkauan pasar ekspor.
Kendati demikian, manajemen menegaskan pilihan mencicil gaji bukanlah bentuk kesengajaan untuk menzalimi pekerja, melainkan pilihan paling rasional di tengah situasi yang serba sulit agar kelangsungan hidup perusahaan dan sisa karyawan tetap terjaga.
Pihak perusahaan berharap melalui mediasi dan RDP bersama DPRD serta serikat buruh ini, ditemukan solusi terbaik yang dapat dipahami bersama tanpa merugikan iklim investasi dan operasional kerja di Kota Tarakan.(**)
Discussion about this post