DPRD Tarakan Minta Program Makan Bergizi Berdampak terhadap Petani dan Peternak Lokal

TARAKAN, Fokusborneo.com – Komisi 2 DPRD Kota Tarakan menyambangi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada Kamis (18/9/25).

Kunjungannya ini, untuk membahas dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani lokal.

Rombongan Komisi 2 yang dipimpin Wakil Ketua, Markus Minggu, diterima langsung Kepala Dinas, Eddy Suriansyah, beserta jajarannya.

​Dalam pertemuan ini, anggota Komisi 2, dr. Yuli Indrayani, mengungkapkan kekhawatirannya dengan adanya program MGB terhadap para petani dan peternak lokal

“Dengan adanya MBG, bagaimana ketahanan pangan di Kota Tarakan? Apakah program ini memberdayakan petani kita langsung atau justru banyak mengambil bahan baku dari luar?” tanyanya.

​Politisi Golkar itu berharap program MBG dapat memberikan manfaat langsung kepada para petani dan peternak di Tarakan, sehingga dapat meningkatkan penghasilan mereka.

Ia menekankan, jangan sampai program yang bertujuan baik ini justru lebih banyak dinikmati oleh orang luar. Termasuk dampak ketahanan pangan kepada masyarakat juga perlu dipikirkan bersama.

​”Saat ini baru 5 dapur yang beroperasi. Jika 20 dapur berjalan setiap hari, hal ini harus kita pikirkan, terutama terkait ketersediaan bahan baku. Jangan sampai berdampak negatif pada ketahanan pangan masyarakat,” tegasnya.

​Menanggapi hal tersebut, Kadis Eddy Suriansyah, memaparkan saat ini dari 20 dapur yang terdaftar, baru 5 yang sudah beroperasi.

Menurutnya, program ini menjadi tantangan bagi dinas karena mayoritas atau sekitar 70-80% sumber pangan Tarakan datang dari luar daerah.

​”Kami sudah melakukan pemetaan dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Dari daftar menu yang ditetapkan, bahan-bahannya sebagian besar datang dari luar. Jika pelaksanaan MBG ini berkolaborasi dengan pihak luar, otomatis akan mempengaruhi petani lokal,” ujarnya.

​Kendati demikian, Eddy memastikan pihaknya terus mengupayakan kerja sama dengan kelompok-kelompok tani di Tarakan.

“Kami sudah memetakan, kelompok tani bisa menyuplai beberapa jenis sayuran, namun untuk jenis lain seperti wortel atau brokoli, memang masih dari luar,” tambahnya.

​​Kabid Ketahanan Pangan, Wiwik, menambahkan salah satu kekhawatiran terbesar adalah dampak program terhadap inflasi.

Ia menjelaskan, komoditas sederhana seperti kangkung dan bayam seringkali menjadi pemicu inflasi di Tarakan, terutama saat terjadi cuaca ekstrem.

​”Kami berupaya menyusun menu agar bisa menyerap hasil panen petani lokal. Karena secara gizi, bahan baku segar tentu lebih baik daripada yang beku,” jelasnya.

​Menurut Wiwik, saat ini dampak MBG terhadap harga di pasar memang belum terlalu terlihat. Namun, ia khawatir jika seluruh dapur MBG beroperasi, ketersediaan bahan baku akan menipis dan memicu inflasi yang dapat memberatkan masyarakat.

“Secara umum, pasokan di Tarakan masih surplus, tapi harganya yang tinggi. Kami telah menjalin kerja sama dengan daerah lain, seperti Enrekang dan Pinrang, untuk menstabilkan harga komoditas seperti bawang merah yang tidak diproduksi di Tarakan,” bebernya.

​​Sementara itu, Ketua Komisi 2, Markus Minggu, menyoroti pasokan komoditas utama dalam program MBG, yaitu daging ayam dan sapi.

Politisi PDIP itu menjelaskan pemerintah telah memberikan rekomendasi kepada pengusaha untuk mendatangkan ayam beku.

Awalnya, pihaknya sempat khawatir hal ini akan mematikan peternak ayam lokal, namun kenyataannya pasokan ayam beku dan ayam lokal berjalan selaras.

​Markus juga mengungkapkan alasan masyarakat lebih memilih ayam beku, yaitu karena harganya yang lebih terjangkau.

“Yang kedua soal kebersihan. Sebenarnya, kebersihan itu ada pada rumah potong. Ayam lokal sebenarnya layak dikonsumsi, namun dibandingkan yang beku, kami sarankan agar peternak lokal difasilitasi tempat pemotongan yang lebih baik,” jelasnya.

​Terkait peternakan sapi, Markus menambahkan Tarakan tidak cocok untuk peternakan sapi, melainkan hanya untuk penggemukan. Selain itu, ia juga menyoroti keterampilan peternak lokal yang perlu ditingkatkan.

​”Kami ingin memastikan semua komoditas pangan tersedia dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan program MBG, tanpa mengabaikan kesejahteraan petani dan peternak lokal,” pungkas Markus.(**)