JAKARTA, Fokusborneo.com – DPRD Nunukan kembali mendesak pengaktifan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik untuk memperlancar perdagangan, menekan biaya logistik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Aspirasi tersebut dibawa ke Komisi II DPR RI, Rabu (17/9/25), setelah sebelumnya disampaikan ke Kantor Staf Presiden (KSP) RI.
Rombongan DPRD diterima langsung oleh Koordinator Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Abrar Amir. Dalam pertemuan itu, legislator memaparkan berbagai kendala yang muncul akibat belum difungsikannya PLBN sebagai pintu gerbang resmi lintas negara Indonesia–Malaysia.
Anggota Komisi II DPRD Nunukan, Andi Yakub, S.Kep., Ners., menegaskan, pembangunan PLBN Sebatik telah menelan anggaran sekitar Rp300 miliar lebih. Namun, meski infrastruktur fisik sudah rampung, PLBN tersebut belum beroperasi sebagai exit–entry point resmi.
“Bangunan PLBN Sebatik sudah selesai, tapi belum difungsikan sebagai pelabuhan lintas resmi. Kondisi ini memaksa masyarakat menempuh jalur ilegal atau harus melakukan perjalanan jauh ke Nunukan, menambah beban ekonomi sekaligus risiko hukum,” ujar Andi Yakub.
Ia menambahkan, dampak dari belum beroperasinya PLBN terlihat pada aktivitas perdagangan yang tidak efisien, harga kebutuhan pokok yang lebih tinggi, serta ketergantungan warga pada jalur nonformal yang rawan risiko hukum dan keamanan.
Selain itu, masyarakat Sebatik sudah lama menunggu PLBN resmi berfungsi. Menurutnya, keberadaan PLBN akan memperkuat konektivitas ekonomi lintas batas, membuka peluang pasar baru, dan menambah kesejahteraan warga perbatasan.
“PLBN Sebatik harus segera difungsikan. Ini bukan sekadar simbol kedaulatan, tetapi juga pintu pertumbuhan ekonomi. Masyarakat perbatasan layak merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Dr. Andi Muliyono, SH., MH., bersama anggota dewan lainnya, termasuk Andi Yakub, Hasbi, dan H. Syarifudin. Seluruh anggota komisi sepakat menekankan pentingnya percepatan aktivasi PLBN Sebatik.
Menanggapi aspirasi DPRD Nunukan, Koordinator Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Abrar Amir, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti dengan mengawal koordinasi bersama kementerian terkait, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
“Ini akan kami tindaklanjuti agar ada langkah konkret terkait pengaktifan PLBN Sebatik. Dalam waktu dekat, kami juga akan mengagendakan pembahasan dengan BNPP RI dan Pemprov Kaltara untuk merumuskan kebijakan operasional yang jelas,” kata Abrar.
Ia menegaskan, pengaktifan PLBN Sebatik bukan hanya penting dari sisi pengawasan wilayah perbatasan, tetapi juga sebagai pintu resmi perdagangan yang dapat memperlancar mobilitas warga, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. (*)
Discussion about this post