BALIKPAPAN, Fokusborneo.com – Isu pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dikhawatirkan berdampak pada pembangunan Kota Balikpapan. Wali Kota Rahmad Mas’ud menegaskan hingga kini belum ada kepastian maupun pemberitahuan resmi terkait hal tersebut.
Rahmad menyampaikan wacana pemotongan DBH masih sebatas informasi tersirat, karena pemerintah daerah belum menerima pengumuman tertulis dari pusat. Meski demikian, ia bersyukur apabila kabar pemotongan itu tidak benar terjadi.
Menurutnya, jika sampai ada pengurangan, hal itu tentu akan berdampak besar pada pembangunan dan program-program yang sudah direncanakan.
“Kalau sampai ada pengurangan, tentu sangat berdampak pada pembangunan dan program-program yang sudah direncanakan,” ujar Rahmad.
Ia pun berharap kebijakan DBH tetap stabil atau bahkan meningkat, mengingat dana tersebut berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan berbagai program daerah.
Terlebih lagi, DBH menjadi salah satu sumber utama pendanaan bagi proyek-proyek strategis daerah, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program sosial.
Pemkot Balikpapan menilai stabilitas DBH sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
“Kita berharap jangan sampai ada pemotongan, karena itu akan memengaruhi pembangunan dan program-program yang sudah direncanakan. Kalau ditambah, tentu kita lebih bersyukur lagi,” tambahnya.
Wali kota menegaskan, pihaknya akan tetap bersyukur apapun keputusan pemerintah pusat. Namun, peningkatan transfer ke daerah sangat diharapkan agar pembangunan kota bisa berjalan optimal dan program-program prioritas dapat terealisasi.
“Kalau naik lebih bagus, kalau tetap juga kita tetap bersyukur. Yang penting jangan sampai ada pengurangan,” tegasnya.
Rahmad juga menekankan, Pemkot Balikpapan akan terus memantau perkembangan informasi resmi dari pemerintah pusat terkait DBH dan transfer dana ke daerah lainnya.
Hal ini dilakukan agar semua keputusan yang diambil bisa segera diinformasikan kepada masyarakat dan pihak terkait, serta agar kepala daerah bisa menyesuaikan rencana pembangunan dengan kebijakan pusat.
“Nanti kalau sudah ada keputusan resmi, tentu akan kita sampaikan kepada masyarakat dan media, supaya semua pihak mendapatkan informasi yang akurat,” pungkasnya.
Sampai saat ini, Pemkot Balikpapan menegaskan tetap optimistis dana transfer dari pemerintah pusat akan berjalan sesuai rencana. Pihaknya juga berharap, jika ada penyesuaian DBH, hal itu dapat menguntungkan daerah, bukan sebaliknya.
Wali kota menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi dari pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan program pembangunan tetap berjalan lancar. (*)
Discussion about this post