DPRD Nunukan Tekankan Pemerintah Pusat Bangun Jalan Desa Wayagung

NUNUKAN, Fokusborneo.com – Minimnya akses jalan di Desa Wayagung, Kecamatan Krayan Timur, Kalimantan Utara, menghambat mobilitas, distribusi pangan, dan layanan kesehatan.

Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Ryan Antoni, menekankan bahwa pemerintah pusat harus segera memperbaiki jalan agar desa perbatasan tidak terus terisolasi.

Menurut Ryan, selama ini warga Wayagung terpaksa menandu pasien sakit menembus hutan lebat dan menyeberangi sungai demi mendapatkan layanan kesehatan di Long Bawan.

Kondisi ini berlangsung bertahun-tahun tanpa adanya langkah konkret dari pemerintah pusat maupun daerah. Keterbatasan akses ini menjadi ancaman serius bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

“Pemerintah pusat harus hadir dengan tindakan nyata. Jalan yang layak bukan hanya soal mobilitas, tapi juga soal menyelamatkan nyawa warga di perbatasan,” tegas Ryan Antoni, Selasa (23/9/2025).

Ryan menjelaskan, pembangunan jalan akan memangkas waktu tempuh dari belasan jam menjadi hanya beberapa jam.

Saat ini, warga harus menempuh jalur setapak yang licin dan berbahaya, risiko yang kerap berakibat fatal ketika pasien membutuhkan pertolongan medis darurat. Ia menegaskan, akses jalan adalah urat nadi kehidupan warga perbatasan.

DPRD Nunukan, kata Ryan, siap mengawal seluruh proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan proyek ini.

Ia pun mendesak pemerintah pusat menempatkan pembangunan jalan Desa Wayagung sebagai prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah agar alokasi anggaran mencukupi dan proyek tidak terhambat.

“Sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat sangat penting. Ini tanggung jawab negara, bukan hanya pemerintah daerah, karena Wayagung berada di garis perbatasan Indonesia–Malaysia,” tambahnya.

Ryan tegaskan kembali, janji perbaikan jalan harus diwujudkan secara nyata. Kondisi geografis pegunungan dan hutan lebat membuat distribusi pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan sangat terbatas, apalagi saat musim hujan. Jalur setapak menjadi licin dan sulit dilalui, sehingga mobilitas warga sangat terganggu.

Pihaknya memastikan terus memantau proses perencanaan dan penganggaran hingga jalan di Desa Wayagung benar-benar terbangun. Terlebih lagi pembangunan jalan bukan sekadar soal fisik, tetapi juga simbol kehadiran negara di wilayah perbatasan.

Dengan tersedianya akses jalan yang layak, warga Wayagung tidak lagi harus mempertaruhkan keselamatan untuk memperoleh layanan dasar.

Jalan ini juga diharapkan membuka akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang lebih merata, sekaligus memperkuat konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

“Kami akan memastikan pemerintah pusat benar-benar menjalankan komitmennya. Warga Wayagung harus bisa merasakan manfaat nyata dari pembangunan jalan ini, bukan hanya janji di atas kertas,” tandasnya. (*)