TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com — Upaya mendorong pembangunan daerah berbasis investasi kembali digiatkan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Lewat penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Kayan Hydro Energy (KHE), pemerintah berupaya memastikan setiap proyek besar berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat.
Penandatanganan nota kesepahaman digelar di Tanjung Selor, Kamis (16/10/2025). Kolaborasi menjadi langkah penting memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha strategis, terutama dalam mengintegrasikan program pembangunan dengan tanggung jawab sosial perusahaan.
Bupati Bulungan, Syarwani, menilai kerja sama ini sebagai bentuk komitmen nyata untuk membangun Bulungan secara inklusif. Pemerintah daerah melihat KHE sebagai mitra strategis yang memiliki peran besar dalam pengembangan kawasan industri dan energi di wilayah hulu Sungai Kayan.
“Kerja sama ini membahas soal penyediaan lapangan kerja, dukungan dari para kepala desa, serta pelaksanaan program CSR yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Syarwani.
Ia menjelaskan, dalam diskusi bersama pihak perusahaan, pemerintah menekankan agar pelaksanaan CSR diarahkan pada sektor yang memiliki dampak jangka panjang. Mulai dari pendidikan, pelatihan kerja, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“CSR tidak bisa hanya menjadi kegiatan seremonial atau bantuan sesaat. Harus ada kesinambungan dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah,” tegasnya.
Menurutnya, keterlibatan perusahaan melalui program CSR mampu memperkuat pelaksanaan pembangunan tanpa bergantung penuh pada APBD. Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha memperluas jangkauan pembangunan sekaligus mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Syarwani mencontohkan, sektor pendidikan dan pelatihan kerja menjadi prioritas karena berpengaruh langsung terhadap kesiapan tenaga kerja lokal.
“Kami dorong perusahaan berperan dalam peningkatan kompetensi SDM, misalnya melalui pelatihan teknik, magang, atau kerja sama dengan lembaga pendidikan,” jelasnya.
Selain pengembangan SDM, kerja sama tersebut juga menitikberatkan pada penyerapan tenaga kerja lokal di berbagai proyek strategis. Pemerintah berharap masyarakat Bulungan mendapat porsi lebih besar dalam kesempatan kerja yang tercipta dari berbagai investasi di daerah.
“Dalam peraturan daerah sudah diatur, tenaga kerja lokal harus diberi ruang. Tapi tentu perlu kesiapan, baik dari sisi kemampuan maupun sertifikasi. Karena itu, penguatan pelatihan menjadi sangat penting,” lanjutnya.
Syarwani menegaskan, penguatan SDM merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Kolaborasi lintas sektor harus terus dibangun agar masyarakat Bulungan tidak hanya menjadi penonton di tengah arus investasi yang terus berkembang.
“Masyarakat lokal harus terlibat langsung dalam proses pembangunan. Mereka perlu menjadi bagian dari rantai ekonomi, bukan hanya penerima dampak,” tuturnya.
Melalui kerja sama dengan PT KHE, Pemkab Bulungan juga berharap lahir berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis desa. Dengan keterlibatan pemerintah desa, pelaksanaan CSR dapat diarahkan lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan wilayah.
“Setiap program harus menyentuh masyarakat di bawah, terutama di sekitar area proyek. Para kepala desa juga perlu aktif berkoordinasi agar pelaksanaan program berjalan efektif,” kata Syarwani.
Kerja sama ini diharapkan menjadi contoh sinergi positif antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Bulungan. Pemkab juga membuka ruang bagi perusahaan lain untuk berpartisipasi dalam pola kemitraan serupa.
“Setiap investasi yang hadir di Bulungan harus membawa manfaat nyata. Tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dari peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (**)
Discussion about this post