BATAM, Fokusborneo.com – Mendorong penguatan fiskal dan efisiensi tata kelola aset daerah, Pemerintah Kota Tarakan melakukan studi banding ke Kota Batam, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., bersama jajaran organisasi perangkat daerah terkait, dengan tujuan mempelajari praktik terbaik pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) secara produktif dan berkelanjutan.
Kunjungan dimulai di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam. Dalam sesi diskusi yang berlangsung hangat, jajaran Pemkot Tarakan mendalami berbagai strategi peningkatan PAD yang telah diterapkan Batam.
Diantaranya sistem digitalisasi pembayaran pajak, optimalisasi basis data wajib pajak, hingga penguatan regulasi daerah yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pendapatan.
Menurut Wali Kota Khairul, pengelolaan pajak daerah berbasis digital seperti yang diterapkan Bapenda Batam menjadi contoh penting untuk diterapkan di Tarakan.
Ia menilai, penerapan sistem terintegrasi tidak hanya mempercepat layanan publik, tetapi juga mampu menekan potensi kebocoran pendapatan.
“Batam memiliki sistem yang tertata dengan baik, mulai dari pengelolaan data hingga mekanisme pengawasan. Pendekatan seperti ini bisa menjadi inspirasi bagi Tarakan dalam memperkuat fondasi fiskal daerah,” ujar Khairul.
Ia menjelaskan, peningkatan PAD merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung kemandirian keuangan daerah. Karena itu, studi banding ini diharapkan mampu memberikan referensi nyata bagi Tarakan untuk memperluas sumber-sumber pendapatan tanpa bergantung pada transfer pusat.
Setelah pertemuan di Bapenda, rombongan melanjutkan kunjungan ke Badan Pengusahaan (BP) Batam. Di lembaga tersebut, pembahasan berfokus pada pengelolaan aset daerah, khususnya kerja sama pemanfaatan aset strategis dan mekanisme sewa BMD yang telah berhasil dijalankan oleh BP Batam.
Dalam kesempatan itu, jajaran BP Batam menjelaskan model kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta yang mampu mendorong nilai ekonomi aset tanpa mengorbankan fungsi sosial dan pelayanan publik. Konsep tersebut menjadi pembelajaran penting bagi Pemkot Tarakan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan aset di wilayahnya.
“Pemanfaatan aset daerah harus diarahkan agar berdampak ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah. Pengalaman Batam menunjukkan hal itu bisa diwujudkan dengan tata kelola yang profesional dan transparan,” kata Khairul.
Selain dua lembaga utama tersebut, studi banding juga dimanfaatkan untuk menjalin jejaring antarpemerintah daerah. Pertemuan informal dengan sejumlah pejabat Pemkot Batam menjadi ajang berbagi pengalaman dalam hal kebijakan pelayanan publik dan efisiensi birokrasi.
Wali Kota Khairul menegaskan, hasil dari kegiatan ini akan dirumuskan lebih lanjut oleh tim teknis Pemkot Tarakan sebagai bahan penguatan sistem PAD dan optimalisasi aset daerah. Ia juga mengapresiasi sambutan hangat dari Pemerintah Kota Batam dan BP Batam yang telah membuka ruang pembelajaran bersama.
“Kami memperoleh banyak pelajaran yang bisa diterapkan di Tarakan, baik dari sisi kebijakan fiskal maupun pengelolaan aset. Harapannya, langkah ini menjadi bagian dari upaya menjadikan Tarakan sebagai kota yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post