TARAKAN, Fokusborneo.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan resmi memulai langkah awal pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (Puspen) yang berlokasi di Kawasan Siap Bangun (Kasiba) Jalan Pangeran Haji Iskandar.
Proyek strategis ini akan diawali dengan pembukaan akses jalan serta pembangunan beberapa gedung inti sebagai prioritas utama.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tarakan, Fandariansyah, saat menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kota Tarakan, Senin (2/2/26).
Fandariansyah menjelaskan mengingat lokasi Puspen yang saat ini masih berupa lahan perkebunan, langkah pertama yang dilakukan adalah membedah akses masuk.
Ia menambahkan panjang jalan akan dibangun sekitar 2 kilometer dari jalan utama arah Sekolah Rakyat menuju titik lokasi. Sedangkan lahannya seluas 136 hektar tersebut akan difungsikan secara bertahap, di mana area inti pusat pemerintahan akan memakan lahan sekitar 40 hingga 50 hektar.
“Awal pembangunan akan dimulai dengan jalan akses dulu. Setelah akses terbuka, baru kita bangun gedung-gedung utama. Jaraknya sekitar 2 kilo ke dalam, saat ini kondisinya masih tertutup kebun,” ujar Fandariansyah.
Selain infrastruktur jalan, Pemkot Tarakan telah memetakan gedung-gedung yang akan menjadi wajah awal Puspen. Fokus pembangunan tahun ini meliputi Gedung Kantor Walikota yang direncanakan setinggi 2 lantai, Gedung Serbaguna/Pertemuan direncanakan setinggi 1 lantai.
Termasuk Gedung Kantor OPD terdiri dari Gedung A dan B masing-masing 2 lantai yang nantinya akan menampung sejumlah Organisasi Perangkat Daerah.
Untuk tahap awal, Gedung OPD tersebut direncanakan akan ditempati empat instansi, yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Perencanaan Daerah (Bapenda).
Mengenai kesiapan anggaran, Fandariansyah menyebutkan angka sekitar Rp20 miliar telah dialokasikan tahun ini khusus untuk gedung Walikota, di luar anggaran pendukung lainnya.
Meskipun terdapat keterbatasan anggaran, pihak PUPR optimis pembangunan dapat berjalan secara bertahap namun pasti.
Terkait kekhawatiran jarak pelayanan publik yang semakin jauh, ia menegaskan pelayanan dasar tetap berjalan optimal.
”Pelayanan kepada masyarakat seperti Kantor Camat dan Mal Pelayanan Publik (MPP) tetap tidak berubah posisinya. Di Puspen ini lebih cenderung menangani urusan administrasi dan kepegawaian, jadi tidak akan menyulitkan masyarakat,” tutupnya.(*/mt)
Discussion about this post