BALIKPAPAN, Fokusborneo.com — Sejumlah program fisik di lingkungan Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan) dipastikan tertunda pada tahun anggaran 2026. Kondisi ini menyusul adanya pemangkasan anggaran yang cukup signifikan, hingga menyisakan hanya sekitar 34 persen dari total alokasi semula.
Kepala Disdag Balikpapan, Haemusri Umar, mengatakan kebijakan efisiensi ini berdampak pada sejumlah program strategis, terutama pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan.
Termasuk di dalamnya rencana revitalisasi pasar rakyat dan pembangunan fasilitas distribusi bahan kebutuhan pokok.
“Kondisi anggaran tahun depan memang cukup berat. Dari total rencana kerja yang diajukan, hanya sekitar sepertiga yang bisa dijalankan. Jadi, mau tidak mau, beberapa proyek fisik harus kita tunda pelaksanaannya,” ujarnya saat ditemui di Kantor Wali Kota Balikpapan, Rabu (12/11/2025).
Menurut Haemusri, beberapa rencana pembangunan yang tertunda antara lain peningkatan fasilitas di pasar tradisional serta perbaikan infrastruktur pendukung aktivitas perdagangan di beberapa titik.
Namun, ia menegaskan bahwa program pelayanan publik dan pengawasan harga tetap menjadi prioritas utama, terlebih menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
“Kami fokus pada hal yang berdampak langsung ke masyarakat. Pengawasan harga dan ketersediaan bahan pokok tidak boleh berhenti, meskipun anggaran terbatas. Ini menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga stabilitas ekonomi di daerah,” jelasnya.
Haemusri menyebut, koordinasi terus dilakukan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Balikpapan, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Perum Bulog untuk memastikan stok bahan pokok tetap aman dan harga terkendali.
“Khusus beras, stoknya cukup hingga Februari 2026. Saat ini tersedia sekitar 4.000 ton cadangan yang dipantau secara berkala,” ungkapnya.
Selain beras, pengawasan juga dilakukan terhadap LPG 3 kilogram dan bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. Berdasarkan hasil monitoring terakhir, pasokan keduanya dinilai masih aman hingga akhir tahun.
“Untuk LPG 3 kilogram, kami awasi secara ketat bersama Pertamina agar distribusinya tepat sasaran. Jangan sampai kuota untuk masyarakat miskin justru digunakan oleh pihak yang tidak berhak,” tegasnya.
“Demikian pula dengan BBM, stok di wilayah Balikpapan dan Kalimantan Timur sejauh ini cukup stabil,” tambah Haemusri.
Ia mengakui, kondisi anggaran yang terbatas menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menyusun prioritas dan strategi kerja. Untuk itu, Disdag berupaya memaksimalkan anggaran yang ada dengan efisiensi internal tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
“Kami tidak bisa menambah kegiatan baru, tapi kami bisa memperkuat yang sudah ada. Prinsipnya, anggaran boleh terbatas, tapi kinerja pelayanan tetap harus maksimal. Yang penting masyarakat tetap bisa merasakan kehadiran pemerintah, terutama dalam hal pengendalian harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok,” sambungnya.
Haemusri menambahkan, efisiensi ini diharapkan tidak mengganggu stabilitas sektor perdagangan secara keseluruhan. Ia optimis, dengan sinergi antarinstansi, kondisi perekonomian daerah dapat tetap terjaga di tengah tekanan fiskal yang terjadi.
“Kami harap masyarakat juga memahami situasi ini. Pemerintah tetap bekerja keras agar sektor perdagangan tidak terganggu, terutama di momentum akhir tahun yang biasanya kebutuhan meningkat,” tutupnya. (*)
Discussion about this post