DPRD Puji Keberhasilan Gubernur Bawa Pulang Dana Rp 150 Miliar, Pembangunan Perbatasan Prioritas Utama

TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Upaya keras Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, dalam melobi pemerintah pusat membuahkan hasil signifikan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui alokasi anggaran pembangunan infrastruktur strategis sebesar Rp 150 miliar yang diprioritaskan untuk penguatan konektivitas di kawasan perbatasan, seperti Krayan dan Malinau.

​DPRD Kaltara menyatakan dukungan penuh sekaligus menekankan pentingnya penggunaan dana tersebut secara efektif dan tepat sasaran. Anggaran yang dikucurkan harus tertuju pada pembangunan jalan, jembatan, dan peningkatan kualitas layanan dasar yang dibutuhkan warga perbatasan.

​Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, menegaskan pembangunan di wilayah perbatasan, khususnya Krayan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, adalah mandat geopolitik dan ekonomi yang tak bisa ditawar.

​”Kami perlu memastikan bahwa Krayan, sebagai pintu gerbang terdepan bangsa, tidak terisolasi. Pembangunan infrastruktur di sana bukan sekadar membangun fisik, tetapi menegaskan kedaulatan dan komitmen kita agar masyarakat di perbatasan mendapatkan perhatian yang sama,” tegas Nasir, Jumat (14/11/25).

Menurutnya, keberhasilan mendapatkan alokasi dana Rp 150 miliar adalah bukti nyata dari langkah cepat dan koordinasi intensif yang dilakukan Gubernur dengan pihak pusat. Dewan memberikan apresiasi tinggi atas perjuangan ini.

​”Lobi yang dilakukan Gubernur kepada Kemenkeu patut diacungi jempol. Mendapatkan dana sebesar itu adalah indikasi komitmen luar biasa untuk mempercepat kemajuan wilayah yang secara historis memang tertinggal dalam hal konektivitas,” puji Nasir.

Ia menambahkan, kondisi aksesibilitas darat yang minim di Krayan selama ini menjadi tantangan berat yang berdampak langsung pada distribusi barang, pelayanan publik, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di perbatasan.

“Masyarakat Krayan telah lama mendambakan akses darat yang layak. Dengan sokongan dana pusat ini, kita punya peluang besar untuk memutus rantai isolasi wilayah dan memacu aktivitas ekonomi yang lebih hidup,” harapnya.

​Untuk menjamin dana ini tidak sia-sia, DPRD Kaltara berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

​”Kami di lembaga legislatif akan memantau ketat setiap progresnya. Kami ingin memastikan dana pusat ini benar-benar diinvestasikan pada proyek-proyek yang mendongkrak kepentingan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” pungkas Nasir.(**)