TARAKAN, Fokusborneo.com – Upaya penataan dan perbaikan fasilitas di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan terkendala keterbatasan anggaran daerah.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsuddin Arfah, menyarankan agar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terkait segera menjalin kerja sama Corporate Social Responsibility (CSR) dengan pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD).
Syamsuddin Arfah menjelaskan fokus perbaikan jangka pendek yang paling mendesak adalah pembenahan dan penambahan fasilitas dasar, seperti toilet/rest room dan kursi ruang tunggu, yang kondisinya saat ini jauh dari memadai.
“Yang memang harus dilakukan ya memang harus ada hal-hal yang sifatnya insidental perbaikan WC. Kalau kita lihat antara rasio WC yang ada saat ini dengan rasio penumpang itu sangat tidak imbang,” tegas Syamsuddin.
Mengingat proyek pembangunan terminal yang membutuhkan biaya besar sekitar Rp18 miliar sulit dilakukan di tengah kondisi anggaran yang berat, kerja sama dengan pihak luar menjadi solusi paling realistis.
“Saya sih menyarankan mereka agar bisa bekerja sama dengan CSR. Misalnya Bank BI, Bank Kalimantara ataupun perusahaan-perusahaan yang ada disini baik itu Pertamina bisa membangunkan. Begitu juga termasuk dengan ruang, kursi ruang tunggu itu.”
Syamsuddin menambahkan, jika perbaikan fasilitas dilakukan melalui dana CSR, UPTD harus memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas. Fasilitas yang dibangun harus mencantumkan label atau cap dari pihak yang menyumbang.
“Misal kita harus membangun beberapa urinoir, WC. Itu nanti ada cap siapa yang bangun. Misal kita dibangunkan BI nanti akan tertulis BI di situ. Karena kan harus ada tag and keep kan,” jelasnya.
Selain fasilitas fisik, kerja sama ini diharapkan dapat membantu UPTD dalam mengatur kebersihan dan pengamanan, terutama di tengah kebijakan peniadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Lebih lanjut, DPRD Kaltara mendukung rencana pembangunan terminal ideal yang diyakini akan menyempurnakan pelayanan dan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
Namun, untuk saat ini, kolaborasi dengan pihak swasta dan BUMN adalah langkah cepat yang paling mungkin dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan pelayanan publik di Pelabuhan Tengkayu I.(**)
Discussion about this post