TARAKAN, Fokusborneo.com – Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pelabuhan Tengkayu I Tarakan dinilai belum tergarap maksimal.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsuddin Arfah, menegaskan PAD dari pelabuhan tersebut dapat meningkat drastis hingga miliaran rupiah, asalkan pembangunan terminal dan penataan manajemen dilakukan secara serius.
Syamsuddin Arfah mengungkapkan bahwa pemasukan PAD dari Pelabuhan Tengkayu I saat ini masih sangat rendah.
Ia menyebut, PAD yang didapat saat ini hanya sekitar Rp7,5 juta per bulan. Angka tersebut dianggap tidak sebanding dengan peranan penting pelabuhan sebagai pusat pergerakan orang di Tarakan.
Politisi PKSi itu meyakini pengembalian modal atau investasi dari pembangunan fasilitas di pelabuhan akan sangat cepat jika dikelola dengan optimal.
”Itu cepat sekali kembalinya. Bahkan, kalau dengan begitu semuanya, kan nanti kan harus ada landasannya. Kalau misalnya kita tidak memberikan ke pihak ketiga, tetap digunakan itu, maka semuanya harus ada landasan Perda (Peraturan Daerah),” ujar Syamsuddin, Senin (17/11/25).
Menurut Syamsuddin Arfah, kunci untuk menggenjot PAD adalah dengan membangun terminal penumpang yang membutuhkan anggaran sekitar Rp18 miliar.
Terminal ini akan membuat pengelolaan arus penumpang, buruh, hingga UMKM menjadi terpusat dan tertib, yang pada akhirnya dapat menjadi basis penghitungan retribusi dan pendapatan yang jauh lebih akurat.
Selain terminal, dukungan regulasi melalui Perda menjadi landasan penting. Syamsuddin mencontohkan, setelah adanya landasan hukum yang kuat, potensi pendapatan dari pihak ketiga sangat besar.
“Kan orang-orang yang baru komunikasi ke DPRD saja, ada yang siap satu M-an per bulan. Selama ini kan yang didapat PAD dari pelabuhan kan Rp 7,5 Miliar ” tegasnya.
Pernyataan ini mengindikasikan adanya selisih yang sangat besar, di mana potensi PAD dapat mencapai ratusan kali lipat dibandingkan realisasi yang ada saat ini.
Meskipun menyadari kendala anggaran saat ini, DPRD Kaltara tetap mendesak UPTD terkait untuk segera melakukan penataan. Selain terminal, perbaikan fasilitas dasar seperti toilet/rest room juga harus diatasi, bahkan dengan menggandeng program CSR dari BUMN atau perusahaan swasta.
Syamsuddin juga menekankan penataan UMKM harus dilakukan secara terintegrasi dan dengan tangan besi melibatkan sinergi antara DPRD, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Gubernur.
Ia juga menyarankan agar pejabat UPTD dievaluasi dan diganti jika dianggap tidak mampu mengelola pelabuhan secara profesional untuk mencapai potensi PAD yang maksimal.(**)
Discussion about this post