TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menajamkan prioritas anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 agar lebih berdampak langsung pada masyarakat.
Pandangan ini disampaikan Ketua Fraksi PKS, H. Ladullah, S.H.I., dalam Rapat Paripurna ke-36 DPRD Kaltara, Selasa (18/11/25).
Fraksi PKS mengapresiasi ketepatan waktu Pemerintah Provinsi dalam menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD 2026, serta upaya harmonisasi kebijakan pembangunan daerah dengan kerangka nasional yang bertema “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi.” Namun, apresiasi ini dibarengi dengan catatan kritis yang mendalam terhadap struktur pendapatan dan belanja daerah.
Dalam pandangannya, H. Ladullah mencermati rencana pendapatan daerah sebesar Rp2,244 triliun masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada transfer dari pemerintah pusat.
Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan hanya Rp995,6 miliar, Fraksi PKS mendorong Pemprov untuk memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, termasuk melalui digitalisasi perpajakan dan pemanfaatan aset daerah yang belum optimal.
”Ketergantungan pada pendapatan transfer menunjukkan bahwa struktur keuangan daerah masih belum mandiri. Pemerintah daerah harus memiliki strategi jangka panjang untuk memperkuat basis ekonomi produktif, membangun pusat pertumbuhan baru, dan membuka ruang kemitraan untuk pendapatan hibah,” tegas H. Ladullah.
Fraksi PKS menyoroti komposisi belanja daerah sebesar Rp2,274 triliun yang dianggap timpang. Belanja operasi mencapai lebih dari 75% total anggaran, sementara alokasi untuk pembangunan fisik dan investasi strategis dinilai sangat minim.
PKS secara khusus mengkritik alokasi belanja modal tahun 2026 yang hanya sebesar Rp74,06 miliar, atau sekitar 3,2% dari total belanja. Angka ini dinilai sangat rendah dan tidak sejalan dengan visi transformasi serta kebutuhan mendesak akan pembangunan infrastruktur di Kaltara.
”Proporsi ini harus dikendalikan agar ruang investasi dan belanja pembangunan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Kami mendorong adanya peningkatan signifikan pada belanja modal untuk jalan, irigasi, jaringan, dan gedung pelayanan publik,” jelasnya.
Selain itu, Fraksi PKS juga meminta perencanaan yang lebih akurat untuk menghindari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tinggi, serta meminta transparansi dalam Belanja Transfer ke kabupaten/kota.
Terkait pembiayaan daerah, Fraksi PKS mempertanyakan rencana penyertaan modal sebesar Rp20 miliar kepada PT BPD Kaltimtara. Fraksi ini meminta agar penguatan modal tersebut harus didukung dengan rencana bisnis yang jelas dan terukur, serta memberikan jaminan dana tersebut akan meningkatkan layanan perbankan dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kaltara.
Fraksi PKS menutup pandangannya dengan harapan agar APBD 2026 benar-benar menjawab kebutuhan warga Kaltara, bukan hanya memenuhi aspek prosedural regulasi.(**)
Discussion about this post