TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara Tahun Anggaran 2026.
Pandangan yang di bacakan Anggota Fraksi, Saleh. S.E, disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-36 DPRD Kaltara Masa Persidangan I Tahun 2025, yang digelar, Selasa (18/11/25).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi atas Nota Pengantar Rancangan APBD 2026.
Namun, Fraksi Demokrat secara tegas menyoroti adanya penurunan signifikan pada Rancangan APBD 2026 yang ditargetkan sebesar Rp 2.244.243.259.593.
Penurunan anggaran tersebut, menurut Fraksi Demokrat, utamanya disebabkan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, termasuk penyesuaian pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan perubahan formula transfer nasional.
”Fraksi Demokrat menilai bahwa pemerintah pusat kurang sensitif terhadap kebutuhan fiskal daerah kita yang berbatasan langsung dengan negara lain,” tegas Saleh, S.E.
Menyikapi kondisi ini, Fraksi Demokrat mendesak Pemerintah Provinsi Kaltara untuk menjelaskan secara transparan komponen dan besaran pemotongan TKD, serta dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program prioritas daerah kepada masyarakat.
“Kaltara adalah provinsi strategis, bukan provinsi pinggiran, dan kebijakan fiskal nasional harus mencerminkan hal itu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Fraksi Demokrat meminta Pemprov Kaltara tidak sekadar melakukan penyesuaian rutin, melainkan harus lebih aktif dan tegas memperjuangkan hak fiskal Kaltara.
Tindakan yang didesak Fraksi Demokrat meliputi segera melakukan negosiasi dan konsultasi resmi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk meminta peninjauan kembali perhitungan DBH.
Selain itu menggalang dukungan provinsi se-Kalimantan untuk menyampaikan posisi bersama. Serta menggunakan jalur komunikasi politik dengan DPR RI dan DPD RI.
Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah penurunan APBD, Fraksi Demokrat menawarkan strategi teknis, yaitu penertiban dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Optimalisasi pendapatan sektor unggulan seperti energi, perikanan, minerba, dan kehutanan.
Tidak hanya itu, Fraksi Demokrat juga meminta perbaikan sistem digital pajak daerah guna mencegah kebocoran. Serta optimalisasi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan dana komitmen perusahaan.
Selain itu, Fraksi Demokrat meminta Pemprov Kaltara melakukan skrining ketat terhadap belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.
Belanja, menurutnya harus diprioritaskan untuk infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi masyarakat, serta penguatan wilayah perbatasan dan tertinggal.
”Sebaliknya, kegiatan yang bersifat seremonial, perjalanan dinas berlebih, dan kegiatan non-esensial harus dipangkas/dininimalkan,” tegas Saleh.
Fraksi Partai Demokrat menyatakan akan terus mendukung Pemprov Kaltara dalam menjaga stabilitas fiskal dan mengawal kebijakan anggaran agar berpihak pada masyarakat, demi terwujudnya pembangunan Kaltara yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.(**)
Discussion about this post