TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, menggelar Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kaltara Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Acara yang mengundang keluarga besar Paguyuban Keluarga Warga Jawa (Pakuwaja) di Kota Tarakan dan Kaltara ini, dilaksanakan di Kafe Malabar, Kota Tarakan, Jumat (5/12/25).
Dalam sosialisasi tersebut, Supa’ad Hadianto secara khusus mengundang Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, S.E., M.M., AAAK., untuk memberikan pemahaman mendalam tentang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam sambutannya, Supa’ad Hadianto menekankan kegiatan sosialisasi ini merupakan kewajiban konstitusionalnya sebagai wakil rakyat, bukan sekadar kegiatan politik semata.
Ia meluruskan anggaran yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bersumber dari pajak dan retribusi yang dibayar masyarakat.
”Kegiatan ini adalah kewajiban saya untuk menyampaikan kepada masyarakat. Ini bukan uangnya Pak Supa’ad, tapi uang Bapak Ibu semuanya. Saya hanya menyalurkan,” tegas Supa’ad.
Ia juga menyoroti pentingnya akuntabilitas anggota dewan. Menurutnya, Media Sosial (Medsos) adalah sarana paling efektif untuk menyampaikan kinerja DPRD.
Politisi NasDem bertekad menerobos sekat yang selama ini membuat akuntabilitas anggota dewan dianggap rendah.
”Saat ini media yang paling efektif untuk menyampaikan kinerja DPRD adalah media sosial. Semua Kegiatan saya akan saya akumulasi, kemudian saya laporkan lewat media sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban publik saya kepada masyarakat Tarakan. Tidak ada lagi yang kita sembunyikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk bersikap kritis, seraya membuka pintu bagi pemuda-pemudi untuk berperan aktif dalam politik.
“Hampir di setiap ruang keputusan menentukan anggaran APBD, besarnya BPJS PBI, menganggarkan pendidikan semua lewat politik. Tidak ada ruang yang tanpa politik,” jelasnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, S.E., M.M., AAAK., menjelaskan esensi BPJS Kesehatan sebagai perlindungan sosial yang menjamin risiko sakit yang mungkin dialami setiap manusia.
”Setiap manusia punya risiko sakit. Oleh karena itu, negara hadir membuat yang namanya perlindungan sosial,” jelas Yusef.
Ia menegaskan, Jaminan Sosial merupakan hak seluruh warga Indonesia sesuai amanah UUD 1945 Pasal 28 ayat 1, dan kepesertaan JKN bersifat wajib.
Yusef juga menyinggung dukungan dari anggota dewan Kaltara yang telah memperjuangkan pendaftaran masyarakat kurang mampu melalui segmen Penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah (Pemda).
”Alhamdulillah pimpinan provinsi maupun kabupaten kota didukung oleh dewan, menganggarkan bagi masyarakat yang belum punya,” kata Yusef.
Ia menyebutkan, Provinsi Kaltara mengalokasikan Rp 20 miliar dan kini telah mencakup sekitar 58.000 Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang iurannya dibiayai APBD.
Ia mengingatkan masyarakat bahwa untuk mendapatkan status PBI, prosesnya melalui pendataan Dinas Sosial dan BPS, bukan permohonan individu.
Terkait tunggakan iuran bagi peserta mandiri, Yusef memberikan peringatan. “Kalau sakit baru bayar, maka akan kena denda layanan. Rumusnya adalah jumlah bulan menunggak dikali biaya dokter, maksimal 24 bulan,” jelasnya.
Ia memberikan solusi tunggakan bisa dicicil agar kepesertaan dapat aktif kembali, menekankan filosofi bahwa sehat itu mahal, sehingga harus dijaga dan dijamin.
Ketua Pakuwaja Kota Tarakan, Djamin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kegiatan yang rutin diadakan Supa’ad Hadianto untuk warga Jawa. Ia menekankan meskipun Pakuwaja adalah organisasi sosial, anggotanya tidak boleh alergi terhadap politik.
”Kami bangga karena kenapa, warga Jawa ada tokoh yang bisa mengadakan sosialisasi tentang kesehatan,” ujar Djamin.
Ia mendorong seluruh warga Jawa untuk melek politik, sebab politik adalah jalur utama penyampaian aspirasi. Djamin juga menegaskan bahwa Pakuwaja terbuka untuk semua elemen, baju, dan partai politik.
“Jangan alergi politik. Justru itu saya tekankan sekali lagi bapak-bapak Pakuwaja itu tidak pernah menganak emaskan siapa-siapa, tidak pernah membedakan siapa-siapa,” pesannya.
Senada, Plt. Ketua Pakuwaja Kaltara, Suharjo Trianto, berharap agar para sahabat yang duduk di DPR, baik provinsi maupun kota Tarakan, dapat terus melaksanakan kegiatan bersama sebagai ajang komunikasi dan pembelajaran.(*/mt)
Discussion about this post