• About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Fokus Borneo
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
Fokus Borneo
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini
Home Parlemen

DPRD Kaltara Dorong Penataan Status Lahan Tambak Demi Kesejahteraan Pesisir

by Redaksi
05/12/2025
in Parlemen, Politik
A A
DPRD Kaltara Dorong Penataan Status Lahan Tambak Demi Kesejahteraan Pesisir

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltara, H. Yancong. Foto: Humas

​TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Komisi III menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan kepastian hukum dan peningkatan kesejahteraan bagi komunitas petambak.

Salah satu agenda utama yang sedang dikawal adalah penataan status lahan tambak yang saat ini masih tercatat sebagai kawasan kehutanan.

Baca Juga

Supa’ad Desak Sinkronisasi Bantuan Nelayan Kaltara, Beda KTP dan Lokasi Tambak Jangan Jadi Penghambat

DPRD Kaltara Curhat ke KPK soal Mahalnya Biaya Bangun Infrastruktur Perbatasan

Serap Aspirasi di Tanjung Palas, H. Achmad Djufrie Komitmen Kawal Kebutuhan Nelayan hingga Ponpes

Desember OPD Jemput Bola, Asrin Berharap Surat Rekomendasi BBM Nelayan Terurai

​Persoalan tumpang tindih status kawasan ini telah berlangsung lama dan mempengaruhi ribuan keluarga yang menggantungkan hidup pada budidaya perikanan.

Meskipun telah menjadi sumber ekonomi vital bagi wilayah pesisir, tambak-tambak ini masih berada dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), sehingga menimbulkan kendala dalam aspek legalitas.

​​Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Yancong, menyampaikan bahwa kondisi ini perlu segera disikapi secara bijak. Ia mencatat bahwa lahan tambak yang membutuhkan penataan status luasnya diperkirakan mencapai puluhan ribu hektare, mendekati angka 100.000 Hektare (Ha).

​“Kami memahami betul bahwa masyarakat telah mengelola tambak ini sebagai mata pencaharian utama selama bertahun-tahun. Prioritas kami adalah memastikan status lahan mereka jelas, sehingga potensi ekonomi tambak dapat dimaksimalkan tanpa ada beban kekhawatiran hukum,” ujar Yancong.

​Yancong menambahkan bahwa tanpa kejelasan status kawasan, masyarakat tidak dapat memproses dokumen kepemilikan seperti sertifikat, yang merupakan kunci untuk mengakses dukungan perbankan dan mengembangkan usaha.

​“Kepastian hak atas lahan ini adalah kebutuhan mendasar. Ketika status kawasan belum tertata, sulit bagi masyarakat untuk melangkah lebih jauh dalam mengembangkan usaha atau mengurus kelengkapan legal lainnya. Kami ingin mereka dapat bekerja dengan tenang,” imbuhnya.

​Sebagai wujud dukungan terhadap masyarakat pesisir, Komisi III secara aktif mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Tujuannya adalah mendorong perubahan peruntukan kawasan dari KBK menjadi Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), atau secara spesifik ditetapkan sebagai Kawasan Budidaya Perikanan.

​“Langkah yang paling realistis dan berpihak adalah mengalihkan status kawasan tersebut menjadi Kawasan Budidaya Perikanan. Dengan penataan status ini, jalur untuk melegalkan tambak, seperti pengurusan sertifikat, akan terbuka lebar bagi masyarakat,” jelas Yancong.

​DPRD juga menyoroti adanya beberapa pengajuan sertifikat tambak yang telah melewati proses resmi namun belum mendapat kejelasan lebih lanjut. Legislatif berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi ini.

​“Kami mengajak seluruh instansi terkait untuk duduk bersama. Ada proses pengurusan legalitas yang sudah dilakukan masyarakat, namun masih terhenti tanpa kejelasan. Kami berkomitmen untuk mendampingi agar proses-proses ini bisa tuntas dan memberikan hasil yang pasti,” tutup Yancong.

​Penyelesaian isu ini, menurut DPRD Kaltara, membutuhkan kerja sama yang erat antara Dinas Kehutanan dan seluruh pemangku kepentingan, demi mencapai keputusan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(*/mt)

Tags: DPRDDprd provinsi kaltaraH. YancongHeadlineKawasan Budidaya KehutananKBKKehutananLahan TambakTambak

Berita Lainnya

Supa’ad Desak Sinkronisasi Bantuan Nelayan Kaltara, Beda KTP dan Lokasi Tambak Jangan Jadi Penghambat
Parlemen

Supa’ad Desak Sinkronisasi Bantuan Nelayan Kaltara, Beda KTP dan Lokasi Tambak Jangan Jadi Penghambat

17 November 2026 20:47
DPRD Kaltara Curhat ke KPK soal Mahalnya Biaya Bangun Infrastruktur Perbatasan
Parlemen

DPRD Kaltara Curhat ke KPK soal Mahalnya Biaya Bangun Infrastruktur Perbatasan

17 November 2026 20:31
Serap Aspirasi di Tanjung Palas, H. Achmad Djufrie Komitmen Kawal Kebutuhan Nelayan hingga Ponpes
Parlemen

Serap Aspirasi di Tanjung Palas, H. Achmad Djufrie Komitmen Kawal Kebutuhan Nelayan hingga Ponpes

17 November 2026 19:49
Desember OPD Jemput Bola, Asrin Berharap Surat Rekomendasi BBM Nelayan Terurai
Parlemen

Desember OPD Jemput Bola, Asrin Berharap Surat Rekomendasi BBM Nelayan Terurai

17 November 2026 19:06
Warga Sebatik Keluhkan Terbatasnya Beasiswa Kaltara, Nasir: 2027 kami perjuangkan kembali Jadi Prioritas
Parlemen

Warga Sebatik Keluhkan Terbatasnya Beasiswa Kaltara, Nasir: 2027 kami perjuangkan kembali Jadi Prioritas

17 November 2026 18:30
DPRD Tarakan Sepakat, Rekomendasi BBM Nelayan Diusulkan Cukup Diterbitkan Kelurahan
Parlemen

DPRD Tarakan Sepakat, Rekomendasi BBM Nelayan Diusulkan Cukup Diterbitkan Kelurahan

17 November 2026 18:01
Next Post
DPRD Apresiasi Semangat Kemanusiaan Pemprov Kaltara Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Korban Bencana Sumatera 

DPRD Apresiasi Semangat Kemanusiaan Pemprov Kaltara Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Korban Bencana Sumatera 

Polresta Bulungan Siap Menjalani Audit dari BPK RI

Gelar Wealth Xpo di Jakarta, CIMB Niaga Perkuat Wealth Solution untuk Dampingi Nasabah Sambut 2026

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami
  • Rahmawati Apresiasi Kebijakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Menggila di Porprov II Kaltara, Sikat 8 Emas dan Pimpin Klasemen

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Juara Umum Balap Motor Porprov Kaltara 2026 dengan 3 Emas 1 Perak

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tampil Perdana di Porprov II, Atlet Lari Trail Tarakan Izzaanul Haq Langsung Persembahkan Emas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Menggila di Karate Porprov II Kaltara, Borong Emas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Fokus Borneo

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Derap Nusantara
  • Ekonomi
  • Energi
  • Fokus
  • Hiburan
  • IKN
  • Kantah Kota Balikpapan
  • Kementrian ATR/BPN
  • KPH Tarakan
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemkab Bulungan
  • Pemkab Malinau
  • Pemkab Nunukan
  • Pemkab Tana Tidung
  • Pemkot Balikpapan
  • Pemkot Tarakan
  • Pemprov Kaltara
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • TNI Polri
  • Travel
  • Video

Recent News

Pegadaian Salurkan Bantuan Rp100 Juta untuk Masjid Jami Nurul Mukhlisin Tanjung Selor

17 November 2026 21:17

Lapas Tarakan dan Nunukan Over Kapasitas, Gubernur Kaltara Dukung Lapas Baru 10 Hektare

17 November 2026 21:09
  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
    • Kuliner
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP