BALIKPAPAN, Fokusborneo.com — Pemerintah pusat terus mendorong percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos) berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2026, sebanyak 32 daerah di Indonesia ditetapkan sebagai lokasi perluasan program tersebut, dan Kota Balikpapan menjadi salah satu daerah yang terlibat.
Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, menegaskan bahwa transformasi digital dalam penyaluran bansos tidak hanya berkaitan dengan perubahan sistem transaksi, tetapi juga menyentuh aspek fundamental berupa perbaikan basis data penerima bantuan.
“Digitalisasi ini krusial karena berhubungan langsung dengan ketepatan sasaran dan transparansi. Pemerintah berupaya memastikan bantuan sampai kepada warga yang benar-benar memenuhi kriteria,” ungkapnya usai menghadiri sosialisasi nasional program tersebut.
Muhaimin menambahkan, dari seluruh daerah yang ditunjuk, Banyuwangi menjadi satu-satunya wilayah yang sudah lebih dulu menerapkan program ini sebagai pilot project. Melalui sistem verifikasi digital, Banyuwangi mampu menurunkan tingkat ketidaktepatan data hingga 50 persen.
“Dengan sistem digital, proses verifikasi berjalan otomatis. Data yang tidak valid atau ganda dapat teridentifikasi lebih cepat tanpa bergantung penuh pada proses manual,” jelasnya.
Ia menyebutkan, efisiensi yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada ketepatan penyaluran, tetapi juga pada optimalisasi penggunaan APBN karena anggaran tidak lagi terbuang akibat data tidak akurat.
Pengalaman Banyuwangi, lanjut Muhaimin, menjadi contoh yang dapat diadopsi daerah lain termasuk Balikpapan, Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) yang juga masuk dalam perluasan program digitalisasi bansos.
“Kita bisa mengambil pelajaran tentang integrasi data, penguatan sistem teknologi informasi, hingga pentingnya kolaborasi antarsektor. Ini bukti bahwa transformasi digital sangat mungkin diterapkan di daerah,” ucapnya.
Pemkot Balikpapan, kata Sekda, telah menyiapkan langkah-langkah persiapan mulai dari konsolidasi data, peningkatan kapasitas operator, hingga pembangunan infrastruktur digital. Ia menekankan bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan daerah untuk memperbaiki tata kelola data sosial.
“Semoga ini menjadi momentum bagi Balikpapan untuk meningkatkan kualitas layanan sosial. Dengan dukungan perangkat daerah, kita siap menjalankan program ini secara optimal,” tutupnya.(**)
Discussion about this post