BALIKPAPAN, Fokusborneo.com — Dugaan praktik mafia peradilan mencuat dalam penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan. Tim kuasa hukum terdakwa Catur Adi Prianto mengungkap adanya indikasi serius manipulasi pembuktian dan dokumen persidangan dalam Perkara Nomor 381/Pid.Sus/2025/PN.Bpp, yang menyeret kliennya pada tuntutan pidana maksimal berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup.
Melalui keterangan resmi yang disampaikan pada Senin (22/12/2025), Kantor Hukum Agus Amri & Affiliates menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp5,8 miliar tidak pernah dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan. Kuasa hukum menegaskan, hingga tahap tuntutan dibacakan, tidak terdapat satu pun alat bukti perbankan autentik yang diajukan oleh penuntut umum.
Menurut tim pembela, tidak ada penyitaan rekening koran asli, tidak ada konfirmasi resmi dari pihak perbankan, serta tidak ditemukan validasi transaksi yang dapat menguatkan klaim aliran dana sebagaimana disebutkan dalam surat tuntutan. Angka Rp5,8 miliar yang menjadi dasar tuntutan pidana mati disebut hanya muncul sebagai narasi, tanpa dukungan bukti materiil.
Kuasa hukum bahkan menyebut konstruk pembuktian tersebut sebagai “ghost evidence” atau bukti hantu, karena hanya berupa angka dan asumsi tanpa jejak administrasi keuangan yang bisa diverifikasi.
Kondisi ini dinilai melanggar asas pembuktian dalam hukum pidana, terlebih ketika ancaman pidana yang diajukan menyangkut hak hidup seseorang.
Selain soal pembuktian, tim kuasa hukum juga mengungkap dugaan rekayasa Berita Acara Sidang (BAS). Dugaan ini mencuat setelah dilakukan audit digital forensik terhadap rekaman audio persidangan yang dikerjakan bersama Laboratorium Forensik Ull.
Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara fakta yang terucap di persidangan dengan isi BAS yang tercatat secara resmi.
Dalam rekaman audio, terdakwa maupun sejumlah saksi disebut secara tegas menyatakan tidak mengetahui, tidak mengakui, atau menolak keterlibatan Catur Adi Prianto dalam perbuatan sebagaimana didakwakan.
Namun, dalam BAS yang dibacakan dan dijadikan dasar administrasi perkara, pernyataan tersebut justru tertulis seolah-olah terdakwa membenarkan dan mengetahui perbuatan pidana yang dituduhkan.
“Perbedaan ini bukan kesalahan redaksional biasa. Ini mengubah makna keterangan dari penolakan menjadi pengakuan. Jika dibiarkan, praktik semacam ini dapat mengarahkan kesimpulan hukum yang keliru dan berbahaya,” ujar Kuasa Hukum Catur Adi Prianto, Agus Amri.
Atas temuan tersebut, tim kuasa hukum telah mengambil sejumlah langkah hukum lanjutan. Mereka melaporkan saksi mahkota ke Polda Kalimantan Timur atas dugaan sumpah palsu di bawah persidangan. Selain itu, panitera pengganti yang bertugas dalam perkara tersebut juga dilaporkan atas dugaan pemalsuan surat dalam jabatan.
Tidak hanya di ranah pidana, pengaduan etik turut diajukan ke sejumlah lembaga pengawas, yakni Komisi Yudisial, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, serta Komisi Kejaksaan, guna menelusuri dugaan pelanggaran etik dan profesionalisme aparat penegak hukum yang terlibat.
Agus Amri menegaskan langkah-langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk mencari perlakuan khusus bagi kliennya, melainkan untuk menjaga integritas sistem peradilan. Ia menilai perkara ini berpotensi menjadi preseden buruk apabila tuntutan pidana berat dijatuhkan tanpa fondasi pembuktian yang sah.
“Kami menuntut peradilan yang jujur dan bertanggung jawab. Tidak masuk akal negara menjatuhkan ancaman hukuman mati berdasarkan bukti transfer yang tidak pernah ada fisiknya, serta berita acara sidang yang isinya tidak sesuai fakta persidangan,” tegasnya.
Tim kuasa hukum mendesak Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur agar menunda pemeriksaan dan putusan banding perkara tersebut hingga seluruh proses hukum dan etik terhadap oknum-oknum terkait diselesaikan secara tuntas.
Ia menegaskan, langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga marwah peradilan dan mencegah lahirnya putusan yang berdiri di atas dugaan manipulasi dan kebohongan administratif. (oc)
Discussion about this post