TARAKAN, Fokusborneo.com – Dalam upaya memperkuat sistem deteksi dini dan menjaga kondusivitas wilayah di Kalimantan Utara (Kaltara), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kaltara bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara sukses menyelenggarakan Dialog Publik tingkat provinsi.
Acara yang mengusung tema “Sinergi FKDM, Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Eskalasi Konflik Sosial” ini berlangsung khidmat di Hotel Lotus Panaya, Tarakan, Senin (29/12/25).
Kegiatan strategis ini dihadiri jajaran petinggi daerah, di antaranya Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud Is, Wakapolda Kaltara Brigjen Pol Andries Hermanto, S.I.K., S.H., M.Si., serta Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Kaltara.
Turut hadir pula Kapolres Tarakan, perwakilan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga organisasi kepemudaan (OKP) se-Kaltara.
Ketua FKDM Provinsi Kaltara, Achmad Djufrie, SE., MM., dalam sambutannya memaparkan posisi FKDM sangat krusial sebagai wadah partisipasi masyarakat. Menurutnya, FKDM bukan sekadar forum kumpul-kumpul, melainkan instrumen penting dalam melakukan deteksi dini (early detection) terhadap berbagai riak-riak sosial yang berpotensi memicu perpecahan.
”Kalimantan Utara adalah miniatur Indonesia. Kita memiliki keberagaman suku yang luar biasa, mulai dari Dayak, Tidung, Bugis, Jawa, Tionghoa, hingga suku lainnya. Keberagaman ini adalah anugerah sekaligus kekuatan. Namun, jika tidak dikelola dengan bijak, perbedaan kepentingan dapat berkembang menjadi konflik,” ujar Achmad Djufrie
Achmad, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Kaltara, mengingatkan di era digital ini, konflik seringkali dipicu oleh hal-hal sepele, seperti kesalahpahaman di media sosial atau penyebaran informasi yang tidak akurat (hoaks). Oleh karena itu, FKDM bertindak sebagai jembatan informasi yang menjaring laporan warga untuk kemudian dianalisis dan disampaikan kepada pihak berwenang.
“Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, FKDM bekerja secara preventif. Setiap data dari lapangan kami olah secara sistematis, lalu kami berikan rekomendasi berbasis fakta kepada pemerintah daerah dan kepolisian agar penanganan bisa dilakukan sebelum konflik meluas,” tegasnya.
Sementara itu, mewakili Kapolda Kaltara Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., Wakapolda Brigjen Pol Andries Hermanto memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif dialog ini.
Ia menekankan dinamika sosial di Kaltara cukup tinggi mengingat statusnya sebagai provinsi perbatasan dan daerah otonomi baru dengan mobilitas penduduk yang pesat.
”Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) bukan hanya beban Polri dan TNI semata. Ini adalah tanggung jawab kolektif. Karakteristik Kaltara yang heterogen menuntut kita semua untuk lebih peka terhadap gejala sosial di lingkungan masing-masing melalui pendekatan community policing,” jelas Brigjen Pol Andries.
Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda juga menyampaikan empat pesan utama dari Kapolda Kaltara untuk seluruh elemen masyarakat yaitu memperkokoh tali persaudaraan antarwarga tanpa memandang latar belakang. Polri memastikan akan terus hadir dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks dan bijak dalam menggunakan media sosial. Terakhir menjadikan perbedaan sebagai kekayaan bangsa yang harus dihormati.
Dialog publik ini diakhiri dengan komitmen bersama antara tokoh masyarakat dan aparat keamanan untuk terus menjalin komunikasi dua arah. Penekanan pada langkah preventif (pencegahan) disepakati sebagai cara paling efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di Kaltara.
“Kapolda berpesan bahwa harmoni harus dijaga agar Kaltara tetap aman, tertib, damai, dan sejahtera. Kolaborasi adalah kunci utama kita menghadapi tantangan di masa depan,” tutup Wakapolda.(*/mt)
Discussion about this post