TARAKAN, Fokusborneo.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke SMA Negeri 1 Tarakan, Kamis (22/1/26).
Kunjungan ini bertujuan untuk memantau kondisi pendidikan sekaligus merespons isu krusial terkait dugaan perilaku menyimpang LGBT yang mulai masuk ke lingkungan sekolah.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Syamsuddin Arfah, didampingi anggota lainnya yakni Supa’ad Hadianto, Dino Andrian, Muhammad Hatta, dan Ruman Tumbo.
Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kepala SMAN 1 Tarakan, Jasmin, beserta jajaran wakil kepala sekolah.
Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah mengakui adanya temuan satu kasus pasangan sesama jenis pada tahun 2025 lalu. Namun, pihak sekolah menegaskan bahwa saat ini siswa tersebut sudah tidak lagi bersama dan telah diberikan pembinaan intensif.
”Kami melakukan konseling kepada siswanya, bekerja sama dengan wali kelas dan orang tua. Kami bersyukur orang tua kooperatif dan siswa mau jujur, sehingga ini menjadi bahan evaluasi kami untuk perbaikan di lingkungan sekolah maupun rumah,” ujar pihak perwakilan guru SMAN 1 Tarakan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menegaskan fenomena LGBT adalah virus yang harus segera diputus rantainya agar tidak menyebar ke siswa lain.
”Ini urgen karena LGBT itu seperti virus. Kasihan anak-anak kita. Seringkali mereka awalnya adalah korban, namun jika dibiarkan, mereka bisa berubah menjadi pelaku. Kita harus melakukan antisipasi dini, termasuk penguatan dari aspek kerohanian (Rois) di sekolah,” tegas Syamsuddin.
Sebagai langkah serius, DPRD Kaltara berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) spesifik membahas penanganan LGBT pada minggu depan di Tarakan.
Rapat ini akan melibatkan berbagai instansi terkait, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI).
”Pendekatannya harus luas, bukan hanya agama tapi juga dari sisi psikologi dan penguatan keluarga. Hasil rapat nanti akan menentukan dukungan apa yang akan diberikan Dewan, termasuk jika ada dukungan anggaran untuk program pencegahan,” tambahnya.
Selain isu LGBT, Kepala SMAN 1 Tarakan, Jasmin, juga menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi sekolah. Di antaranya adalah keterbatasan lahan parkir yang meluber hingga ke pemukiman warga serta kebutuhan pembaruan perangkat komputer.
”Tahun 2026 ini ada rencana SMAN 1 Tarakan menjadi pilot project penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Kaltara untuk menampung lulusan SMP yang tidak terakomodasi zonasi. Kami butuh dukungan sarana TIK karena komputer kami banyak yang sudah lama dan kurang memadai untuk tes akademik,” lapor Jasmin.
Pihak sekolah berharap anggaran sekitar Rp1 miliar yang direncanakan untuk pengembangan TIK tahun ini dapat direalisasikan dalam bentuk pengadaan komputer atau media pembelajaran digital lainnya untuk menunjang program sekolah tersebut.(*/mt)
Discussion about this post