TARAKAN, Fokusborneo.com – Komisi III DPRD Kota Tarakan melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tarakan, Senin (2/2/26).
Pertemuan ini fokus membahas strategi percepatan pembangunan di tengah kondisi keuangan daerah yang masih fluktuatif.
Rombongan legislatif dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Tarakan, Herman Hamid, di dampingi Ketua Komisi III, Randy Ramadhana Erdian, diterima Kepala Dinas PUPR, Fandariansyah, beserta jajaran pejabat teknis lainnya.
Wakil Ketua I DPRD Kota Tarakan, Herman Hamid menyoroti tantangan berat yang dihadapi pemerintah kota sejak tahun 2025.
Ia mengibaratkan kondisi keuangan akibat pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD) dari pusat sebagai badai yang menghambat laju pembangunan.
”Kita melewati masa transisi kepemimpinan dan badai anggaran di 2025. Kami berharap di 2026 ini badai itu hilang, namun nyatanya kita masih kehilangan potensi anggaran yang cukup besar. Meski begitu, pembangunan tidak boleh stagnan,” ujar Herman Hamid.
Herman merinci pemotongan TKD yang mencapai ratusan miliar rupiah berdampak pada perubahan skema administrasi yang harus terus menyesuaikan diri. Namun, ia menekankan agar Dinas PUPR tetap on the track dalam menjalankan program kerja yang telah direncanakan.
DPRD Tarakan memberikan catatan khusus agar proses lelang, baik proyek Penunjukan Langsung (PL) maupun hasil Musrenbang, dapat segera dilaksanakan.
DPRD berharap pada April atau Triwulan II, proyek-proyek fisik sudah bisa mulai berjalan (launching). Selain itu, percepatan proyek berskala kecil sangat dinanti masyarakat karena menjadi indikator kinerja pembangunan sekaligus penggerak ekonomi di tingkat bawah.
Herman juga meminta DPUPR mengingat konsultan perencanaan sudah mulai bekerja sejak bulan Februari, diharapkan dokumen teknis selesai di bulan Maret sehingga proses lelang tidak molor.
”Kami ingin ada perbedaan nyata antara kegiatan murni dan hasil evaluasi kemarin. Dengan dilantiknya Wali Kota baru, semua harus dirapikan kembali agar administrasi berjalan formal dan pembangunan dirasakan masyarakat,” tambah Herman.
Menanggapi hal tersebut, Kadis PUPR Tarakan, Fandariansyah, mengakui pemotongan anggaran sebesar Rp240 miliar di periode sebelumnya sempat menimbulkan kekhawatiran dalam eksekusi lapangan.
”Kami harus berhati-hati dalam memilah mana yang dikerjakan agar tidak terjadi kesalahan administrasi akibat pemotongan anggaran tersebut. Namun, untuk tahun ini, kami berupaya maksimal agar semua proses berjalan sesuai timeline yang ada,” jelas Fandariansyah.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk menjaga komunikasi intensif, guna memastikan pembangunan infrastruktur di Kota Tarakan tetap berjalan meskipun di tengah keterbatasan anggaran.(*/mt)
Discussion about this post