Reses Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Ibnu Saud Tekankan Kolaborasi Antar Pemerintah

TARAKAN, Fokusborneo.com  – Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud menghadiri kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Masa Persidangan II Tahun 2026 yang digelar Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, di Kota Tarakan, Rabu (4/2/2026).

Kehadiran Ibnu Saud sekaligus menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kota Tarakan terhadap pelaksanaan reses sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Ia menilai, forum reses memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan warga dengan kebijakan pemerintah daerah maupun provinsi.

Ibnu Saud menyampaikan apresiasinya kepada Jufri Budiman yang memilih Tarakan sebagai lokasi reses. Menurutnya, aspirasi yang dihimpun melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti menjadi program pembangunan di tingkat provinsi.

“Kami mengapresiasi pelaksanaan reses ini. Masyarakat dapat menyampaikan langsung berbagai masukan dan kebutuhan mereka, yang selanjutnya diharapkan dapat diakomodasi dalam perencanaan program di tingkat Provinsi Kalimantan Utara,” ujar Ibnu Saud.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, hingga pemerintah kota, agar berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani secara optimal dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Ibnu Saud berharap posisi Jufri Budiman sebagai Ketua Komisi III DPRD Kaltara dapat memberikan daya dorong lebih kuat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat Tarakan, khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Sebagai Ketua Komisi III sekaligus putra daerah Tarakan, kami berharap beliau dapat memperjuangkan berbagai kebutuhan daerah, terutama yang berkaitan dengan fasilitas pendidikan seperti SMA yang masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana,” jelasnya.

Ibnu Saud juga menyoroti tingginya partisipasi warga dalam kegiatan reses tersebut. Ia menilai antusiasme masyarakat mencerminkan masih terjaganya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

“Partisipasi masyarakat sangat tinggi. Ini menjadi indikator bahwa masyarakat masih berharap DPRD mampu menjadi penghubung antara aspirasi publik dan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan,” tutupnya. (****)