TARAKAN, Fokusborneo.com – Menjelang peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, wajah demokrasi di Kalimantan Utara (Kaltara) diharapkan semakin matang melalui penguatan peran pers.
Hal ini ditegaskan anggota Komisi I DPRD Provinsi Kaltara, Herman, S.Pi, yang menyoroti pentingnya iklim media yang sehat dan transparan.
Politisi PKB itu menyatakan sebagai mitra strategis pemerintah, pers harus diberikan ruang gerak yang luas untuk menjalankan fungsi kontrol sosialnya.
Ia menekankan Komisi I DPRD Kaltara terus berkomitmen mengawal keterbukaan informasi publik, terutama yang berkaitan dengan penyiaran dan jurnalisme.
“Kita memiliki cita-cita besar agar dunia pers, khususnya di Kalimantan Utara, terus tumbuh dan berkembang. Keterbukaan informasi adalah prinsip yang tidak bisa ditawar dan selalu kami dorong,” ujar Herman, Sabtu (7/2/26).
Sebagai bagian dari lembaga yang membidangi Komisi Informasi Publik, Herman memberikan peringatan keras terhadap segala bentuk intimidasi maupun upaya penghalangan kerja jurnalistik.
Menurutnya, era pembungkaman terhadap media seharusnya sudah berakhir seiring dengan semangat perubahan di tanah air.
“Di Komisi I, kami sangat fokus pada bidang penyiaran dan keterbukaan informasi. Harapan kami jelas, tidak boleh ada lagi praktik pembungkaman terhadap rekan-rekan pers di lapangan,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bulungan.
Lebih lanjut, Herman mengingatkan pers adalah anak kandung reformasi. Oleh sebab itu, sinergi antara legislatif, eksekutif, dan insan pers menjadi kunci dalam membangun ekosistem informasi yang bertanggung jawab dan edukatif bagi masyarakat.
“Kebebasan ini adalah amanat reformasi yang harus kita jaga bersama. Tentu, kebebasan tersebut harus tetap berlandaskan pada kode etik jurnalistik serta tanggung jawab sosial kepada publik,” pungkasnya.(*/mt)
Discussion about this post