TIDENG PALE, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Tidung (KTT) melakukan kunjungan kerja dan rapat koordinasi dengan manajemen PLN UP3 Berau, Rabu (12/2/2026). Pertemuan ini membahas berbagai persoalan pelayanan kelistrikan yang menjadi aspirasi masyarakat di kabupaten tersebut.
Dalam forum itu, anggota DPRD H. Syahrul menyoroti rencana pemekaran desa di wilayah Kasai yang belum terjangkau jaringan listrik. Ia berharap PLN dapat mendukung melalui program Listrik Desa agar masyarakat di wilayah pemekaran dapat menikmati layanan listrik sejak awal.
Sementara itu, Gafar menyampaikan keluhan masyarakat di Betayau terkait tegangan listrik yang tidak stabil. Kondisi ini dinilai berpotensi merusak peralatan elektronik dan mengganggu aktivitas warga. DPRD meminta pendataan rinci terhadap titik lokasi terdampak untuk mempermudah tindak lanjut teknis.
Bakti menyoroti seringnya pemadaman listrik tanpa pemberitahuan di wilayah Sesayap, baik yang bersifat sementara maupun permanen. Dampaknya, sejumlah peralatan elektronik warga rusak. Selain itu, di Sesayap Ilir, khususnya Gunung Harapan, sering terjadi padam sebagian. DPRD juga meminta pembersihan dan penebangan pohon yang berpotensi mengganggu jaringan listrik.
Hasan menambahkan, wilayah Badan Bikis kerap mengalami tegangan redup, dan beberapa tiang listrik dalam kondisi miring sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ia juga menyoroti kerugian pelaku usaha cold storage akibat pemadaman listrik yang merusak komoditas perikanan.
Yapur menyampaikan kebutuhan penambahan jaringan listrik di wilayah Seputuk serta perluasan jaringan di kawasan Kapuak, mulai dari Bundaran hingga Perempatan Kilometer 8, karena masih terdapat rumah warga yang belum menikmati layanan listrik.
Menanggapi aspirasi DPRD, pihak PLN UP3 Berau memaparkan kondisi umum sistem kelistrikan di Kabupaten Tana Tidung. Terkait usulan perluasan jaringan dan Listrik Desa, PLN meminta DPRD KTT menyampaikan surat resmi sebagai dasar pengusulan program ke unit operasional terkait, termasuk PLN ULP Malinau. PLN juga meminta agar keluhan teknis disertai data lokasi detail agar bisa ditindaklanjuti tepat sasaran.
PLN menegaskan akan membentuk dan mengoptimalkan grup komunikasi dengan stakeholder untuk mempercepat penyampaian informasi, termasuk informasi pemadaman terencana maupun tidak terencana. Masyarakat juga didorong memanfaatkan aplikasi PLN Mobile sebagai sarana pelaporan gangguan dan akses layanan digital.
Muhammad Ridwan, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD KTT, menyatakan hasil kunjungan kerja akan ditindaklanjuti melalui penyusunan surat resmi dan rekomendasi DPRD kepada PLN. “DPRD tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga akan memastikan setiap usulan dilengkapi data pendukung agar diproses sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Melalui pertemuan ini, DPRD Kabupaten Tana Tidung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan, sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah, stabilitas usaha masyarakat, dan kesejahteraan warga.(*/sekretariat DPRD Kabupaten Tana Tidung).
Discussion about this post