JAKARTA, Fokusborneo.com – Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD/MPR RI, H. Hasan Basri, M.H., menekankan pentingnya peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai kunci utama dalam mewujudkan keadilan sosial melalui perencanaan yang matang.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPD RI bersama jajaran Bappeda seluruh Indonesia, Selasa (10/2/26).
Forum strategis ini digelar untuk menyelaraskan visi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, guna memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berbasis pada realitas dan kebutuhan di lapangan.
Hasan Basri menyoroti bahwa pembangunan nasional tidak akan berjalan efektif tanpa adanya napas yang sama antara pusat dan daerah.
Ia menilai Bappeda memiliki mandat krusial untuk memetakan potensi sekaligus tantangan spesifik di wilayah masing-masing.
”Kita ingin hasil pembangunan itu bermuara pada satu titik kesejahteraan masyarakat. Lewat Rakernas ini, kita sinkronkan kebijakan nasional agar tidak ada lagi program yang tidak nyambung dengan kebutuhan riil di daerah,” tegas Hasan Basri.
Lebih lanjut, senator asal Kalimantan Utara (Kaltara) ini menegaskan posisi DPD RI yang siap pasang badan untuk mengawal kepentingan daerah di tingkat nasional.
Menurutnya, koordinasi yang buntu selama ini seringkali menjadi penghambat implementasi kebijakan.
Hasan Basri menambahkan beberapa poin penting untuk diperhatikan yaitu akurasi data perencanaan yang terintegrasi agar pembangunan infrastruktur dan ekonomi tepat sasaran. Pemerataan akses untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka, melainkan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian.
Selain itu, membuka ruang bagi daerah untuk menyampaikan kendala lapangan tanpa birokrasi yang berbelit.
”Sinergi dengan Bappeda se-Indonesia harus kita perkuat. DPD RI adalah jembatan bagi daerah. Kami ingin memastikan setiap perencanaan yang disusun mencerminkan jeritan dan harapan masyarakat di pelosok,” tambahnya.
Rakernas ini tidak hanya berakhir sebagai forum diskusi. Para peserta sepakat untuk melahirkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan dapat segera diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
Harapannya, solidnya kerja sama antarlevel pemerintahan ini akan mempercepat pemerataan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi lokal di seluruh penjuru tanah air.(**)
Discussion about this post