TARAKAN, Fokusborneo.com – Kabar kurang sedap menimpa tenaga pendidik di Kalimantan Utara (Kaltara).
Dalam agenda Reses Masa Persidangan II Tahun 2025, Anggota DPRD Provinsi Kaltara, di Rumah Makan Mak Etek, Minggu (15/2/26), Syamsuddin Arfah, mengungkapkan tunjangan bagi guru-guru SMA, baik negeri maupun swasta, saat ini tidak tersedia dalam postur anggaran daerah.
Hal ini memicu kekhawatiran besar mengenai kesejahteraan guru di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
Menurut Syamsuddin, hilangnya tunjangan tersebut merupakan dampak berantai dari penurunan drastis pendapatan daerah. APBD Kaltara yang semula diproyeksikan berada di angka Rp3,6 triliun, kini merosot tajam menjadi hanya Rp2,4 triliun akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
”Awalnya tunjangan itu ada dalam pembahasan. Namun, pada saat pembahasan terakhir ketika anggaran kita lagi ‘drop’, mata anggaran untuk tunjangan guru SMA negeri dan swasta itu sudah tidak muncul lagi. Penjelasan dari pemerintah simpel, memang anggarannya tidak ada,” ungkap Syamsuddin Arfah.
Masalah tunjangan guru ini melengkapi krisis di sektor pendidikan Kaltara, setelah sebelumnya anggaran beasiswa juga dipangkas dari Rp15 miliar menjadi hanya Rp5 miliar.
Syamsuddin menilai hilangnya perhatian terhadap kesejahteraan guru akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan di Bumi Benuanta.
”Ini beban yang sangat berat. Guru adalah garda terdepan pendidikan, tapi tunjangannya justru hilang karena efisiensi anggaran pusat. Jika ini dibiarkan, tentu semangat pengabdian mereka bisa terdampak,” tambahnya.
Menanggapi kondisi darurat ini, Syamsuddin Arfah menegaskan DPRD tidak akan tinggal diam dan telah merumuskan langkah tindak lanjut.
DPRD akan mengupayakan agar tunjangan guru ini dimunculkan kembali pada pembahasan Anggaran Perubahan, dengan catatan administrasi dan ketersediaan dana mencukupi.
Syamsuddin menekankan perlunya komunikasi intensif ke pemerintah pusat untuk menjemput dana-dana alokasi yang bisa menutupi defisit daerah. Selain itu, meminta Pemprov Kaltara untuk lebih waspada dan selektif dalam pengalokasian anggaran, dengan mengutamakan sektor wajib seperti pendidikan dan kesehatan.
”Saat ini yang dibutuhkan adalah kewaspadaan pemerintah. Kita harus berjuang agar anggaran dari pusat bisa turun ke bawah secara maksimal. Kesejahteraan guru tidak boleh dikorbankan hanya karena alasan efisiensi,” tegas politisi PKS.(*/mt)
Discussion about this post