TARAKAN, Fokusborneo.com – Jeritan petani rumput laut di kawasan pesisir Pantai Amal, Kota Tarakan, menemui titik terang.
Dalam agenda reses Masa Persidangan II Tahun 2026, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Jufri Budiman, turun langsung menyerap aspirasi warga RT 11 Binalatung, Minggu (15/2/26).
Pertemuan tersebut menjadi tempat bagi warga untuk menumpahkan keluh kesah mereka, terutama terkait anjloknya harga rumput laut yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat setempat.
Aco dan sejumlah warga lainnya mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas harga rumput laut yang kini terpuruk di bawah Rp8.000 per kilogram. Angka ini dinilai jauh dari kata ideal karena tidak mampu menutupi biaya bibit, perawatan, hingga operasional harian.
Warga mencurigai adanya ketimpangan sistem pemasaran dan potensi permainan harga oleh pengepul. Ironisnya, harga di wilayah tetangga seperti Nunukan dan Sebatik justru terpantau lebih stabil dan tinggi dibandingkan di Tarakan.
”Kami butuh intervensi pemerintah. Bagaimana mungkin harga di sini sangat rendah, sementara biaya hidup terus naik?” keluhnya.
Selain urusan perut, persoalan akses jalan menjadi penghambat utama produktivitas. Dahlan, perwakilan warga, mendesak perbaikan jalan kelompok tani di kawasan Providen menuju Selipi.
Saat ini, akses tersebut masih berada di bawah aset Pertamina, sehingga pemeliharaannya pun terkendala aturan.
Kondisi jalan yang rawan longsor saat musim hujan membuat petani kesulitan mendistribusikan hasil panen ke pasar.
Warga berharap jalan ini bisa dipermanenkan sebagai akses alternatif kedua bagi masyarakat pesisir.
Menanggapi hal tersebut, Jufri Budiman yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kaltara, menegaskan persoalan harga rumput laut adalah prioritas utama yang harus diselesaikan lintas sektor.
Jufri membedah perbedaan harga antara Tarakan dan Nunukan dipengaruhi oleh tingginya biaya distribusi.
Sebagai solusi jangka menengah, ia mendorong pembukaan jalur logistik langsung dari Tarakan menuju Parepare, Sulawesi Selatan, lokasi pabrik pengolahan besar berada.
”Kami berupaya agar ada akses transportasi langsung ke Parepare tanpa memutar jalur distribusi. Jika biaya angkut bisa ditekan, harga jual di tingkat petani otomatis akan lebih baik,” tegas Jufri.
Terkait sengketa infrastruktur di lahan aset, Jufri berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Wakil Wali Kota Tarakan dan pihak Pertamina. Tujuannya adalah mendorong proses hibah aset jalan kepada Pemerintah Kota Tarakan.
”Jika status kewenangannya sudah di pemerintah kota, maka perbaikan permanen bisa segera dilakukan lewat APBD agar manfaatnya dirasakan langsung oleh petani,” tambahnya.
Tak hanya soal ekonomi dan jalan, Jufri juga mencatat kebutuhan warga terkait sarana ibadah dan fasilitas pendidikan yang masih minim perhatian.
Ia berjanji akan menyinergikan seluruh aspirasi ini dalam pembahasan program kerja bersama Gubernur Kaltara dan Wali Kota Tarakan.
“Kami ingin petani rumput laut kembali tersenyum. Ketika ekonomi petani bergerak, kesejahteraan daerah pun akan ikut terangkat,” pungkas politisi Gerindra.(*/mt)
Discussion about this post