BALIKPAPAN, Fokusborneo.com – Sejumlah tantangan dan risiko, baik global, nasional, maupun regional, mewarnai awal tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi perkembangan harga serta inflasi daerah. Ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik mendorong risiko kenaikan harga komoditas. Di sisi lain, keterbatasan anggaran pemerintah daerah akibat penyesuaian dana transfer serta meningkatnya operasional SPPG-MBG menuntut kepastian pasokan pangan yang memadai di tengah ancaman cuaca ekstrem.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) wilayah Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Paser menggelar High Level Meeting (HLM) gabungan pada 18 Februari 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan. Pertemuan tersebut mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi Menjamin Kesinambungan Pasokan dan Pengendalian Harga.”
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menegaskan pentingnya langkah mitigasi dalam menghadapi peningkatan operasional SPPG-MBG pada 2026.
“Operasionalisasi SPPG-MBG yang meningkat perlu dimitigasi untuk meminimalkan risiko gejolak harga. Upaya ini dilakukan melalui fasilitasi kerja sama pasokan dengan produsen dan distributor pangan, serta optimalisasi penggunaan bahan pangan lokal dalam menu MBG,” ujar Robi.
Ia menambahkan, penguatan koordinasi lintas daerah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas inflasi tetap berada dalam sasaran.
Wali Kota Balikpapan selaku Ketua TPID Balikpapan dalam arahannya menekankan pentingnya penyusunan neraca pangan yang komprehensif dengan memetakan kebutuhan dan kapasitas produksi lokal. Optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten PPU dan Paser, serta pelibatan Perumda sebagai BUMD pangan juga dinilai strategis dalam menjamin pasokan bahan pangan prioritas.
Sementara itu, Bupati Penajam Paser Utara menegaskan kesiapan menghadapi Ramadan dan Idulfitri melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Sejumlah langkah telah dilakukan, seperti monitoring pasar tradisional dan toko modern, operasi pasar murah di Kecamatan Sepaku, serta Gerakan Pangan Murah di Desa Karang Jinawi dan Desa Bukit Subur.
Wakil Bupati Paser turut memaparkan program “Paser BERAKSI” (BeteRnak Ayam atasi gejolaK InflaSI) yang berhasil meningkatkan produksi telur ayam ras dan menjadikan Paser sebagai salah satu sentra produksi unggas nasional. Program ini mendukung penguatan pasokan sekaligus stabilisasi harga di tingkat regional.
Dalam HLM tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara mitra SPPG-MBG dengan produsen dan distributor pangan terpilih. Di Balikpapan, kerja sama melibatkan lima mitra SPPG-MBG dengan enam produsen/distributor pangan. Sementara di PPU, empat mitra SPPG-MBG menjalin kerja sama dengan satu produsen tahu lokal.
Sebagai tindak lanjut, TPID menyepakati tiga langkah prioritas 2026, yakni peningkatan ketersediaan pasokan terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), penguatan KAD dan optimalisasi peran Perumda sebagai BUMD pangan, serta fasilitasi berkelanjutan kerja sama pasokan antara produsen/distributor dan mitra SPPG-MBG.
Melalui sinergi dan kolaborasi yang semakin solid, TPID di wilayah Balikpapan, PPU, dan Paser optimistis stabilitas harga dan inflasi daerah dapat terus terjaga dalam sasaran sepanjang 2026.(**)
Discussion about this post