TARAKAN, Fokusborneo.com – Alumni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pejuang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar silaturahmi temu kangen di Hotel Galaxy, Kota Tarakan, Sabtu (4/4/26).
Mengusung tema “Refleksi Merawat Historis, Menjaga Solidaritas Pejuang Kaltara”, acara ini menjadi panggung napak tilas sejarah panjang lahirnya provinsi ke-34 di Indonesia tersebut.
Salah satu tokoh sentral dalam pergerakan pemuda saat itu, Alwan Saputra, yang menjabat sebagai Ketua KNPI Bulungan pada masa perjuangan, membeberkan dinamika kritis yang sempat membuat pembentukan Kaltara stagnan selama hampir satu dekade.
Dalam pemaparannya, Alwan mengenang perjuangan Kaltara sejatinya telah dimulai sejak tahun 1999 di masa kepemimpinan Ismit Mado. Namun, proses tersebut sempat berjalan di tempat selama hampir 10 tahun akibat kendala teknis jumlah wilayah.
”Waktu itu syarat minimal harus lima kabupaten/kota, sementara kita hanya punya empat setelah Berau memilih keluar dari koalisi Kaltara. Syarat administratif tidak terpenuhi,” ujar Alwan.
Titik terang muncul saat pemekaran Kabupaten Tana Tidung (KTT) terealisasi. Alwan mengisahkan komunikasinya dengan Bupati Bulungan kala itu, Budiman Arifin, untuk memastikan bahwa KTT bukan sekadar untuk pelayanan publik, melainkan juga desain besar pemenuhan syarat Provinsi Kaltara.
Meskipun syarat wilayah terpenuhi, Alwan menyebut progres di tingkat pusat tetap lambat. Hal inilah yang memicu KNPI Bulungan mengambil inisiatif mengumpulkan pemuda dari lima kabupaten/kota di Tarakan untuk membentuk “Tim Pergerakan Percepatan Pembentukan Kaltara”.
”Kami sadar, kalau cuma berteriak di daerah, suara kami tidak akan terdengar. Strateginya harus menyerang Jakarta,” tegasnya.
Alwan menceritakan bagaimana tim pemuda melakukan lobi intensif ke DPR RI dan Kemendagri dengan tekanan politik yang cukup berani.
Terinspirasi dari strategi pergerakan di Papua Barat, mereka menegaskan kepada pemerintah pusat bahwa ketertinggalan pembangunan di perbatasan dapat memicu disintegrasi jika Kaltara tidak segera disahkan.
Dukungan pun mengalir, termasuk alokasi anggaran KNPI Bulungan sebesar Rp1,5 miliar yang saat itu difokuskan sepenuhnya untuk membiayai operasional pergerakan tim di ibu kota.
Di hadapan para alumni pejuang Kaltara, Alwan juga memberikan catatan kritis mengenai pentingnya sinkronisasi antar tokoh dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.
Ia menyesalkan adanya ego sektoral yang sempat muncul di akhir masa perjuangan.
”Cita-cita kita bukan sekadar punya gubernur atau kantor megah, tapi bagaimana masyarakat di pelosok Krayan hingga Sebuku merasakan kehadiran negara. Saya berpesan kepada pemuda saat ini, jangan hanya jadi penonton. Tingkatkan kapasitas agar mampu mengelola kekayaan alam kita sendiri,” tutupnya.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama para pejuang untuk tetap mengawal arah pembangunan Kaltara agar tetap selaras dengan semangat awal perjuangan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan.(*/mt)
Discussion about this post