TARAKAN, Fokusborneo.com – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Tarakan, Baharudin, menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah dan pengelola fasilitas publik terhadap ekonomi kerakyatan.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas nasib ojek pangkalan di Bandar Udara Juwata Tarakan, Selasa (14/04/2026).
Dalam forum tersebut, Baharudin menyoroti kehadiran ojek pangkalan bukan merupakan ancaman bagi moda transportasi lain seperti taksi bandara, melainkan solusi bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah.
”Harapan kami dari DPRD ini, kita ingin semua bahagia. Tukang ojek bahagia, dan warga yang tidak memiliki kemampuan untuk naik taksi juga bahagia karena terlayani. Kita harus memfasilitasi ini,” tegas Baharudin.
Politisi Golkar itu mengusulkan agar pihak Bandara Juwata mulai menerapkan sistem manajemen yang lebih terorganisir bagi ojek pangkalan, seperti menyediakan media pemasaran khusus di area kedatangan dan memberikan identitas resmi berupa jaket.
“Teman-teman ojek pangkalan ini siap mengikuti aturan, baik itu di bawah naungan koperasi maupun langsung di bawah Bandara. Dengan adanya identitas dan wadah yang jelas, saya rasa koperasi tidak dirugikan, justru diuntungkan dengan adanya pendapatan lain,” tambahnya.
RDP yang dihadiri Komisi I, Komisi III, Kepala Bandara Juwata, serta perwakilan ojek pangkalan ini diharapkan menjadi titik awal standarisasi layanan ojek di bandara agar lebih profesional namun tetap merakyat.(*/mt)
Discussion about this post