Musrenbang 2027 Tana Tidung Bahas Efisiensi Anggaran dan Konsistensi Pembangunan

TANA TIDUNG, Fokusborneo.com  – Forum Musrenbang RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan yang lebih terukur dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, Selasa (14/4/2026).

Wakil Bupati Tana Tidung, Sabri menegaskan forum Musrenbang menjadi ruang penting untuk memastikan seluruh usulan pembangunan dapat terarah dan sesuai dengan prioritas daerah.

Ia menekankan perlunya penyaringan program agar benar-benar bisa direalisasikan sesuai kemampuan anggaran.

“Yang kita harapkan dari forum ini adalah semua usulan bisa kita pilah, kita lihat mana yang benar-benar prioritas dan bisa diwujudkan,” ujarnya.

Forum tersebut dihadiri berbagai unsur mulai dari DPRD, perangkat daerah, TNI/Polri, akademisi, dunia usaha, hingga kepala desa dan tokoh masyarakat. Kehadiran lintas sektor ini menjadi ruang penyelarasan agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri di tiap instansi.

Sabri juga menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan visi pembangunan daerah 2025–2029 yang sudah memasuki tahun kedua. Menurutnya, setiap tahapan harus dijaga agar tidak keluar dari jalur perencanaan yang telah ditetapkan.

“Kalau tidak konsisten dari awal, maka di akhir periode kita akan kesulitan mencapai target yang sudah ditetapkan,” lanjutnya.

Ditambah lagi, pembangunan tahun 2027 akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama kemajuan daerah.

“Yang paling penting itu manusianya. Kalau SDM kita kuat, sektor lain akan ikut berkembang,” katanya.

Sementara itu, pemerintah daerah turut menghadapi tantangan fiskal akibat potensi penurunan transfer ke daerah yang berdampak pada ruang anggaran. Kondisi tersebut menuntut penyesuaian strategi agar program tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.

Meski demikian, Sabri menegaskan pelayanan publik tidak boleh terganggu oleh keterbatasan anggaran yang ada.

“Dalam kondisi seperti ini, kita harus lebih cermat menentukan prioritas, tapi pelayanan kepada masyarakat tetap tidak boleh terganggu,” ujarnya.

Forum Musrenbang ini diarahkan untuk memperkuat sinkronisasi program daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional, termasuk pemenuhan standar pelayanan minimal serta penguatan program lintas sektor agar pembangunan lebih terarah. (*)