TARAKAN, Fokusborneo.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Tarakan menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Tarakan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Pandangan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna IV dan V DPRD Kota Tarakan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 yang berlangsung di Ruang Utama DPRD Kota Tarakan, Selasa (18/8/26).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus didampingi Wakil Ketua I DPRD, Herman Hamid, Wakil Ketua II DPRD, Edi Patanan, dihadiri Wakil Walikota (Wawali) Tarakan, Ibnu Saud beserta jajarannya.
Anggota Fraksi PKS, Adyansa, S.M., membacakan secara langsung dokumen pandangan umum tersebut.
PKS menyatakan menyambut baik semangat Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif sesuai arah misi RPJMD 2025–2029. Meski demikian, Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan kritis agar restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD) ini tidak sekadar menjadi formalitas.
Fraksi PKS menilai restrukturisasi kelembagaan tidak boleh hanya sekadar mengubah nomenklatur atau menambah struktur jabatan semata.
“Penataan harus berfokus pada efisiensi anggaran belanja pegawai, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembentukan birokrasi yang ramping namun kaya fungsi,” ujarnya.
Terkait urgensi perubahan kelembagaan seperti urusan kebencanaan, riset dan inovasi, hingga perlindungan perempuan dan anak, Fraksi PKS meminta Pemkot harus menjamin instrumen baru yang dibentuk mampu menjawab permasalahan warga secara cepat tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Fraksi PKS mendukung upaya penataan kelembagaan untuk optimalisasi Pandapatan Asli Daerah (PAD) dan meminta penjelasan komprehensif terkait dampak restrukturisasi terhadap efektivitas pemungutan pajak serta retribusi daerah.
“Perubahan susunan perangkat daerah wajib dibarengi dengan penempatan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Begitu juga pengisian jabatan harus berlandaskan meritokrasi agar visi smart governance terealisasi secara nyata, bukan sekadar digitalisasi administratif,” tegasnya.
Fraksi PKS meminta agar dalam pembahasan tingkat Panitia Khusus (Pansus) nanti, Pemkot Tarakan menyajikan kajian akademik yang mendalam dan perhitung rasionalitas beban kerja yang akurat.
Menutup pembacaan pandangan umum, Fraksi PKS secara resmi menyetujui Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
“Fraksi PKS menyetujui Raperda ini dilanjutkan ke tahap berikutnya dan kami berkomitmen untuk mengawal proses ini agar Ranperda yang dihasilkan nantinya benar-benar berorientasi pada kemaslahatan rakyat Kota Tarakan,” tegas Adyansa.(**)












Discussion about this post