TARAKAN, Fokusborneo.com – Komisi III DPRD Kota Tarakan menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 bersama mitra kerjanya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Dalam pembahasan tersebut, terungkap adanya penurunan anggaran yang cukup signifikan pasca-merger kedua instansi tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, menyebutkan total pagu anggaran gabungan antara Dinas Perkim dan DLH diproyeksikan hanya berada di kisaran Rp 45 miliar.
Meski terjadi pemangkasan, ia menekankan agar kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat tidak ikut menyusut.
”Ya seperti biasa saya juga melihat banyak penurunan-penurunan anggaran yang juga lumayan. Harapan kita walaupun adanya penurunan anggaran yang signifikan, pelayanan terhadap masyarakat itu tidak berkuranglah,” ujar Randy, Sabtu (21/11/26).
Randy secara khusus menyoroti pos anggaran yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendesak warga, seperti bantuan pasca-musibah atau kebencanaan. Ia mengapresiasi alokasi untuk sektor tersebut masih tetap dipertahankan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
”Saya menyoroti tadi lebih kepada perhatian misalkan terjadi orang setelah kena musibah. Alhamdulillah tetap teralokasikan. Pokoknya yang berdampak langsung ke masyarakatlah,” tambahnya.
Selain pos kebencanaan, penggabungan (merger) Dinas Perkim dan DLH membuat Komisi III menaruh perhatian ekstra pada efektivitas penanganan sampah.
Randy mengakui persoalan sampah merupakan isu lingkungan paling krusial dan padat (krodit) di Kota Tarakan saat ini.
Meski dengan anggaran terbatas, pihak legislatif meminta jajaran DLH tetap memaksimalkan kinerja pengangkutan dan pengelolaan sampah di lapangan.
”Yang menjadi hal dasar terkait pelayanan, apalagi kalau DLH pasti kita berurusan dengan lingkungan hidup. Dalam hal ini paling krodit di Kota Tarakan kan sampah. Saya sampaikan alhamdulillah mereka bisa maksimalkanlah,” jelas Randy.
Terkait solusi jangka panjang mengatasi penumpukan sampah, Randy membocorkan adanya sinyal positif dari pemerintah pusat.
Berdasarkan informasi yang ia terima dari Kepala DLH, Pemkot Tarakan telah menjalin komunikasi intensif dengan kementerian terkait untuk mencari alternatif sistem pengelolaan sampah modern.
Menurut Randy, skema bantuan yang tengah digodok tersebut tidak lagi sekadar berfokus pada proses pengangkutan, melainkan langsung menyasar penyelesaian di tahap akhir pengolahan sampah.
”Tadi pagi saya dapat informasi dari Kepala Dinas DLH bahwa sudah ada komunikasi-komunikasi dengan kementerian untuk segera mencari alternatif pengelolaan sampah di Kota Tarakan. Komunikasi sudah jauh lebih dalam dan konkret terkait nanti tahun depan, semoga segera kita dapat bantuan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Kendati demikian, Randy masih enggan membeberkan detail konsep maupun teknologi pengelolaan sampah yang dimaksud karena masih dalam tahap pembahasan.
”Yang jelas ini sudah di akhir (pengolahan), akhirnya nanti kita bisa urai permasalahan sampah, minimal tidak ada penumpukan sampah. Kalau sudah pasti barang itu turun baru kita bisa cerita, karena ini masih digodok,” pungkasnya.(**)










Discussion about this post