TARAKAN, Fokusborneo.com – Ruang digital jelang Pemilihan Umum dan Pemilihan 2029 tak lagi sekadar menjadi panggung kampanye, melainkan medan pertempuran informasi.
Menyadari ancaman nyata dari maraknya hoaks, isu SARA, hingga manipulasi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan merapatkan barisan bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Wilayah Kalimantan Utara (Kaltara).
Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Partisipatif Literasi Media dan Digital yang berlangsung di Aula SMP Negeri 3 Tarakan, Sabtu (19/9/26).
Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Riswanto, S.Pd., dan Ketua DPW Mafindo Kaltara, Dr. Nurasikin, S.HI., M.H., CPM. Turut hadir dalam momen penting ini Anggota Bawaslu Tarakan A.Muh. Saifullah serta Kasubbag Pengawasan dan Humas, Yunita Ariyani.
“Kolaborasi ini adalah ikhtiar Bawaslu memperluas pengawasan partisipatif. Lewat pemahaman literasi digital yang kuat, kita ingin membentuk masyarakat yang makin kritis saat menerima informasi. Ini kunci menekan penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan politik identitas yang merusak demokrasi,” tegas Riswanto.
Tak berhenti pada seremoni penandatanganan, sinergi ini langsung diwujudkan dalam aksi nyata lewat Kelas Kecerdasan Artifisial yang digagas Mafindo Kaltara bersama para pendidik dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tarakan.
Dalam forum tersebut, Anggota Bawaslu Kota Tarakan, A.Muh. Saifullah, memaparkan secara mendalam bahaya latent penyalahgunaan AI dalam dunia politik.
Saifullah menyoroti berbagai teknik manipulasi modern, mulai dari rekaman audio buatan (voice cloning), video manipulatif (deepfake), penyebaran disinformasi terstruktur melalui akun bot otomatis, hingga pencurian data pribadi pemilih.
”Teknologi AI sebenarnya tidak mengubah bentuk ancaman lama seperti kampanye hitam atau hoaks, namun AI mampu melipatgandakan kecepatan dan skala dampaknya secara masif,” ujar Saifullah.
Ia menambahkan peran guru sangat krusial. Keterlibatan PGRI diharapkan mampu mentransfer benteng literasi digital ini ke lingkungan sekolah, sehingga para siswa dapat menyaring informasi secara kritis.
Melalui kolaborasi Bawaslu, Mafindo, dan elemen masyarakat seperti tenaga pendidik, Kota Tarakan bersiap membangun ruang digital yang sehat, aman, dan berintegritas demi menyongsong Pemilu 2029 yang bersih.(**)
Discussion about this post