TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mulai menjajaki perdagangan karbon dan pendanaan iklim sebagai alternatif pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Langkah ini dibahas dalam Lokakarya Perdagangan Karbon dan Pendanaan Iklim Daerah yang digelar Yayasan Penabulu di Glamping Resort Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bulungan, H. Risdianto, mengatakan pengembangan sumber pendanaan alternatif perlu dilakukan di tengah tantangan fiskal daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak menjadi salah satu kunci untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.
“Pemerintah daerah tidak dapat menjalankan seluruh tugas dan fungsi pembangunan secara optimal tanpa dukungan serta kerja sama dari berbagai pihak,” kata Risdianto, Minggu (25/10/2026).
Ia berharap lokakarya tersebut tidak hanya menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman, tetapi juga menghasilkan gagasan yang dapat diterapkan sesuai potensi serta kebutuhan Kabupaten Bulungan.
Menurut Risdianto, perdagangan karbon dan pendanaan iklim menjadi salah satu peluang yang perlu dipelajari untuk mendukung program pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Perdagangan karbon dan pendanaan iklim menjadi salah satu topik penting untuk dipelajari bersama guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.
Perdagangan karbon merupakan mekanisme transaksi kredit atau kuota emisi gas rumah kaca. Dalam skema kredit karbon, satu unit kredit umumnya mewakili pengurangan atau penyerapan satu ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) yang memenuhi ketentuan pengukuran dan verifikasi.
Potensi kredit karbon dapat berasal dari berbagai kegiatan yang mampu mengurangi emisi atau meningkatkan penyerapan karbon, seperti restorasi hutan, pemulihan mangrove, dan pengembangan energi terbarukan. Meski demikian, setiap kegiatan harus memenuhi standar serta persyaratan yang berlaku agar kredit karbon yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.
Indonesia juga memiliki Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon sebagai salah satu sarana perdagangan karbon. Pemanfaatannya membutuhkan kesiapan tata kelola, data, pengukuran dampak lingkungan, serta pemenuhan regulasi yang berlaku.
Bagi Bulungan, penjajakan pendanaan iklim diharapkan dapat membuka peluang pembiayaan bagi kegiatan yang mendukung perlindungan lingkungan. Identifikasi potensi daerah, termasuk yang berada di wilayah kecamatan dan desa, menjadi bagian penting agar peluang tersebut dapat dikelola secara tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Risdianto berharap lokakarya yang berlangsung selama dua hari itu menghasilkan rumusan langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti melalui kolaborasi berbagai pihak.
“Saya berharap pembahasan perdagangan karbon dan pendanaan iklim dapat membuka peluang pembiayaan yang mendukung perlindungan lingkungan sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat. Hasil lokakarya selama dua hari itu diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah lanjutan sesuai potensi daerah,” pungkasnya. (**)
Discussion about this post