TANA TIDUNG, Fokusborneo.com – Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, menegaskan bahwa pengelolaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 harus dilakukan secara cermat, terukur, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ibrahim Ali dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tana Tidung dengan agenda pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Ibrahim mengatakan, perubahan anggaran diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan pendapatan dan belanja daerah dengan kondisi aktual, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Menurutnya, pembahasan bersama DPRD menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama yang telah diberikan, khususnya dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi berbagai masukan, kritik, dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD selama proses pembahasan. Masukan tersebut dinilai penting untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah sebelum menjalani evaluasi oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Ibrahim menjelaskan, di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, setiap kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan yang terukur dan skala prioritas yang jelas. Karena itu, P-APBD 2026 diarahkan untuk mendukung keberlanjutan program prioritas, peningkatan standar pelayanan minimal, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Pembangunan sektor pertanian dalam arti luas dan sektor strategis lainnya juga menjadi perhatian pemerintah daerah agar anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Saya meminta seluruh kepala perangkat daerah beserta jajaran agar segera menindaklanjuti hasil persetujuan bersama ini sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Setiap program dan kegiatan harus dilaksanakan secara disiplin, tepat sasaran, tepat waktu, serta berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia turut meminta perangkat daerah meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat koordinasi dan pengawasan internal, serta mengidentifikasi kendala pelaksanaan anggaran sejak dini agar tidak menghambat pencapaian target pembangunan.
Menurut Ibrahim, keberhasilan pembangunan Tana Tidung membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Hubungan kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif perlu terus dijaga agar kebijakan yang dihasilkan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Tujuan utama dari seluruh proses perencanaan dan penganggaran yang kita laksanakan adalah menghadirkan pemerintahan yang responsif, pembangunan yang berkualitas, dan kesejahteraan yang semakin baik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tana Tidung,” pungkasnya. (**)
Discussion about this post