TARAKAN, Fokusborneo.com – Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus, turun langsung menyerap berbagai keluh kesah warga dalam agenda Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kelurahan Kampung Satu Skip.
Dalam pertemuan tersebut, kesulitan warga dalam mengurus sertifikat tanah menjadi salah satu aduan paling dominan yang disuarakan masyarakat.
Kegiatan reses yang dihadiri ratusan warga dari berbagai RT, seperti RT 12, RT 18, dan RT 19 ini, dimanfaatkan masyarakat untuk mencurahkan kendala pelik yang mereka hadapi sehari-hari.
Warga mengeluhkan proses birokrasi dan hambatan yang dirasakan saat hendak mengurus legalitas kepemilikan tanah, terutama di wilayah yang sebelumnya berstatus sebagai kawasan hutan lindung.
Selain persoalan sulitnya mengurus sertifikat tanah, warga turut menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak lainnya, mulai dari pembukaan dan perbaikan jalan lingkungan, penambahan tiang serta jaringan listrik, hingga ketersediaan fasilitas umum.
Menanggapi keluhan tersebut, Yunus memastikan seluruh aspirasi masyarakat telah dicatat secara seksama.
Terkait masalah pertanahan dan legalitas lahan, ia menegaskan pihak DPRD akan segera mengambil langkah konkret dengan berkoordinasi bersama instansi terkait, termasuk pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Kami nanti akan koordinasi kembali dengan pertanahan. Kalau yang terkait dengan WKP, DPRD telah membentuk Pansus mencari kejelasan soal status lahannya khususnya yang ada jdi Kelurahan Kampung Satu Skip,” ujar Yunus di hadapan warga.
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, kehadiran para anggota dewan di tengah masyarakat dalam agenda reses dilindungi oleh undang-undang guna memastikan setiap suara dan persoalan warga mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
”Kami tidak asal kumpulkan Bapak-Ibu sekalian. Kami dilindungi juga undang-undang untuk mendengarkan dan menyampaikan aspirasi Bapak-Ibu sekalian agar masuk dalam program prioritas pemerintah daerah,” tegasnya.
Melalui momentum reses ini, Yunus berharap sinergi antara warga, DPRD, dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat sehingga hambatan-hambatan administratif seperti pengurusan sertifikat tanah maupun pemerataan infrastruktur dapat segera menemukan solusi terbaik.(**)
Discussion about this post