TARAKAN — Peran strategis usaha mikro dalam menggerakkan perekonomian keluarga dan daerah kembali mendapat penekanan kuat dari legislatif. Anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Rahmawati, hadir memberikan pandangan komprehensif dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang dihelat di Gedung Tarakan Art Convention Center (TACC), Kota Tarakan, Rabu (11/11/2026).
Di hadapan Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza serta ribuan pelaku usaha yang memadati gedung, Rahmawati membuka sambutannya dengan pantun khas yang disambut antusias peserta. Ia menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi Kementerian UMKM dan seluruh pemangku kepentingan yang telah merealisasikan program pembinaan bagi masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara).
“Legalitas dan perlindungan menjadi kekuatan, usaha mikro maju kesejahteraan kita wujudkan,” lantunnya membuka acara, yang kemudian dilanjutkan dengan apresiasi atas kehadiran Wamen UMKM di Bumi Benuanta.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kaltara, Rahmawati menyoroti karakteristik geografis wilayahnya yang mencakup kawasan perbatasan, kepulauan, pesisir, hingga pedalaman. Menurutnya, kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha, mulai dari aspek aksesibilitas, pemasaran, hingga keterjangkauan layanan ekonomi.
Rahmawati memaparkan tiga hal fundamental yang wajib menjadi fokus bersama dalam memajukan UMKM di Kaltara. Pertama, terkait penguatan legalitas usaha yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, hingga pendaftaran merek merupakan fondasi utama dalam menjalankan bisnis. Meski demikian, ia mengingatkan agar layanan ini disertai pendampingan aktif, mengingat tidak semua pelaku usaha mikro memahami prosedur birokrasi secara menyeluruh.
Kedua, ia menyoroti pentingnya perlindungan dan mitigasi risiko usaha. Rahmawati menilai keberlangsungan sebuah bisnis tidak hanya diukur dari besaran keuntungan semata, tetapi juga kesiapan dalam menghadapi berbagai risiko di lapangan. Oleh karena itu, akses permodalan, jaminan kredit, perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, hingga informasi program perumahan rakyat harus dikomunikasikan secara jelas agar dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ketiga, perlunya peningkatan kapasitas dan daya saing secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa produk lokal Kaltara harus didorong agar tidak sekadar bertahan hidup, melainkan mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Upaya tersebut menuntut pembenahan dari hulu ke hilir, mulai dari peningkatan kualitas produk, standar kemasan, tata kelola keuangan, pemanfaatan teknologi digital, hingga perluasan jaringan pemasaran.
Pada kesempatan yang sama, Rahmawati tak lupa menyuarakan berbagai keluhan dan harapan nyata yang diserapnya langsung dari para pelaku UMKM di lapangan. Salah satu sorotan utamanya berkaitan dengan hambatan akses permodalan program pemerintah.
“Banyak pengusaha UMKM yang ketika mendengar program dari Bapak Presiden Prabowo bahwa mereka mendapat akses permodalan sangat gampang, tidak perlu memakai jaminan, hanya membawa NPWP dan NIB. Tapi masih ditemukan di lapangan bank-bank tertentu yang mempersulit,” ungkapnya secara terbuka di hadapan Wamen UMKM dan perwakilan perbankan Himbara.
Selain masalah permodalan, ia juga menyoroti tantangan logistik dan mahalnya jalur distribusi ekspor produk unggulan lokal seperti udang dan ebi asal Tarakan. Selama ini, produk-produk tersebut kerap harus melewati daerah transit seperti Malaysia sebelum sampai ke negara tujuan, yang berimbas pada lonjakan harga jual. Oleh karena itu, ia meminta dukungan kementerian agar Kaltara diberikan kemudahan akses pengiriman langsung (direct shipping) ke luar negeri.
Rahmawati turut menitipkan aspirasi mendesak dari para pelaku usaha di daerah, yakni pengadaan Rumah Kemas (Packaging House) mandiri di Kalimantan Utara. Selama ini, ketiadaan fasilitas rumah kemas membuat para pelaku UMKM harus mengirim produk setengah jadi ke luar daerah, sehingga nilai tambah ekonomi terlepas dari tangan lokal.
“Oleh karena itu, kalau dibuatkan rumah kemas yang kami bisa kelola sendiri, harga juga bisa ditekan dan para pengusaha UMKM mendapat hasil yang maksimal,” tegasnya, sekaligus berharap agar kegiatan festival ini tidak berhenti sebagai ajang seremonial, melainkan berlanjut dengan pendampingan berkesinambungan. (**)
Discussion about this post