TARAKAN, Fokusborneo.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mempertegas komitmennya agar geliat investasi dan aktivitas industri di wilayah perbatasan tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan warga setempat.
Seluruh perusahaan yang beroperasi di Kaltara diminta memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal sekaligus menggandeng pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah dalam rantai bisnisnya.
Penegasan itu disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga, dr. Rustam Syamsuddin saat membacakan sambutan Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang sekaligus menutup rangkaian acara Benuanta Economic Forum (BEF) 2026 yang digelar Bank Indonesia (BI) Kaltara di Kayan Hall Hotel Tarakan Plaza, Kamis (12/11/26)
Dalam arahannya, Pemprov Kaltara menyoroti pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul dan ketenagakerjaan telah menjadi bagian krusial dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Langkah ini diarahkan untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif.
”Peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal merupakan salah satu prioritas penting dalam pembangunan ekonomi Kalimantan Utara seiring berkembangnya investasi dan aktivitas industri. Diperlukan kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar peluang kerja yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Kalimantan Utara,” ujar Syamsuddin.
Pemprov Kaltara tidak menampik masih adanya sejumlah pekerjaan rumah di sektor ketenagakerjaan. Beberapa tantangan utama meliputi belum meratanya akses dan kualitas pendidikan, terbatasnya pendidikan vokasional, hingga masih terjadinya ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi lulusan lokal dengan kebutuhan industri.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Kaltara telah menerbitkan payung hukum baru berupa Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Regulasi ini mengatur secara rinci mulai dari perencanaan, pelatihan, program pemagangan, penempatan, perluasan kesempatan kerja, hingga perlindungan hak-hak pekerja.
Selain itu, pemerintah membuka kanal komunikasi terbuka bagi para pekerja maupun talenta lokal yang menghadapi kendala di lapangan, seperti perlakuan tidak adil maupun pelanggaran hak ketenagakerjaan.
Guna menjembatani pencari kerja dengan dunia usaha, Pemprov Kaltara juga mendorong penguatan inisiatif pendataan Talenta Pool. Langkah awal ini dirancang untuk memetakan kompetensi tenaga kerja daerah sehingga mudah diakses dan dimanfaatkan oleh pemerintah maupun perusahaan yang membutuhkan SDM terampil.
Di sisi lain, pengembangan ekonomi Kaltara ke depan juga difokuskan pada hilirisasi industri berbasis sektor unggulan daerah yang bernilai tambah serta pengoptimalan sektor pariwisata dengan melibatkan mitra dan pekerja lokal.
Syamsuddin pun menyampaikan apresiasi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltara, kalangan dunia usaha, akademisi, serta instansi vertikal yang terus bersinergi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia berharap kolaborasi yang terbangun dalam BEF 2026 tidak berhenti pada forum diskusi semata, melainkan ditindaklanjuti melalui kerja sama nyata yang berkelanjutan.(*/mt)
Discussion about this post