NUNUKAN, Fokusborneo.com – Aspirasi penguatan ekonomi kerakyatan mendominasi kegiatan reses titik kedua Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., yang digelar di Jalan Angkasa, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, Jumat (13/11/26).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPD PKS Kabupaten Nunukan tersebut, dihadiri sekitar 90 an peserta. Berbeda dari biasanya, kegiatan reses kali ini dikhususkan bagi kaum laki-laki dalam rangka menyemarakkan momentum Hari Ayah Nasional yang diperingati setiap 12 November.
Dalam dialog bersama warga, berbagai aspirasi mengemuka. Namun, permohonan bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta bantuan pengembangan usaha peternakan menjadi dua persoalan yang paling banyak disuarakan peserta.
Menariknya, masyarakat bukan sekadar meminta bantuan. Mereka juga mengharapkan adanya perubahan cara pemerintah memberikan pelayanan kepada para pelaku usaha kecil.
Warga berharap instansi yang membidangi perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM, baik di tingkat Provinsi Kalimantan Utara maupun Kabupaten Nunukan, lebih aktif turun langsung ke masyarakat untuk memberikan pendampingan.
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah masih banyaknya pelaku usaha kecil yang belum memahami mekanisme pengajuan bantuan pemerintah, khususnya program yang mensyaratkan pembentukan kelompok usaha.
Para peserta berharap pemerintah tidak hanya membuka kesempatan pengajuan bantuan, tetapi juga membantu masyarakat mempersiapkan persyaratan yang diperlukan.
Mereka mengusulkan agar petugas dinas turun ke kelurahan dan lingkungan masyarakat untuk memberikan sosialisasi, membantu pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok usaha lain yang sesuai ketentuan program, serta mendampingi penyusunan proposal.
Menanggapi aspirasi tersebut, Nasir menilai harapan masyarakat sangat beralasan dan perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah daerah.
“Jangan sampai masyarakat yang punya kemauan bekerja dan berusaha justru kesulitan mendapatkan bantuan hanya karena tidak memahami prosedur administrasi. Pemerintah mestinya hadir memberikan kemudahan, bukan membiarkan masyarakat kebingungan mengurus persyaratan,” ujar Nasir.
Menurut anggota Komisi II DPRD Kaltara tersebut, pendekatan pelayanan yang lebih aktif sangat penting, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang belum terbiasa menghadapi persyaratan administrasi.
“Banyak masyarakat sebenarnya memiliki kemampuan dan semangat berusaha. Ada yang ingin mengembangkan usaha makanan, perdagangan kecil, berbagai keterampilan, hingga usaha produktif lainnya. Tetapi ketika harus membentuk kelompok, menyiapkan administrasi, dan menyusun proposal, mereka sering mengalami kesulitan,” jelasnya.
Nasir berharap perangkat daerah terkait dapat membangun pola pelayanan jemput bola melalui pendataan pelaku usaha, sosialisasi persyaratan, pendampingan pembentukan kelompok, hingga pembinaan usaha secara berkelanjutan.
Nasir menegaskan program pemberdayaan ekonomi hendaknya tidak hanya mudah diakses oleh kelompok masyarakat yang sudah terbiasa berurusan dengan administrasi pemerintahan.
Masyarakat kecil, termasuk mereka yang baru merintis usaha, juga perlu mendapat kesempatan yang adil sesuai ketentuan program.
Menurutnya, pemerintah harus mampu menjembatani kesenjangan informasi antara masyarakat dan perangkat daerah penyelenggara bantuan.
“Jangan sampai yang mendapatkan bantuan hanya mereka yang sudah tahu cara membuat proposal dan memahami jalur administrasi. Sementara masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan justru tertinggal karena tidak tahu harus memulai dari mana,” tegasnya.
Ia menambahkan, pendampingan pembentukan kelompok juga harus dilakukan secara benar, bukan sekadar membentuk kelompok untuk memenuhi persyaratan memperoleh bantuan.
Kelompok usaha idealnya dibangun berdasarkan kesamaan kegiatan ekonomi, komitmen para anggotanya, dan rencana usaha yang jelas.
Dengan demikian, bantuan yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.(**)














Discussion about this post