TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.
Nota penjelasan tersebut disampaikan langsung Ketua Pansus Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal yang juga Ketua Komisi 1 DPRD Tarakan, Adyansa, Sabtu (14/11/26).
Dalam pemaparannya, Adyansa menjelaskan bahwa pembentukan raperda ini berlandaskan pada hak konstitusional warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Regulasi ini dinilai penting untuk merespons kesenjangan sosiologis antara laju investasi di daerah dengan akses kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
“Pembangunan ekonomi dan investasi di daerah semestinya tidak hanya memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” ujar Adyansa di hadapan peserta rapat paripurna.
Adyansa menegaskan, penyusunan raperda ini bukan berarti menutup peluang bagi tenaga kerja luar daerah atau membatasi arus investasi yang masuk.
Namun, regulasi ini dihadirkan untuk menjembatani keseimbangan antara kebutuhan sektor usaha dan industri terhadap tenaga kerja yang kompeten, dengan perlindungan hak-hak dasar tenaga kerja lokal.
“Peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja lokal ini bukan dimaksudkan untuk membatasi investasi maupun menutup kesempatan bagi tenaga kerja dari luar daerah.
Sebaliknya, pengaturannya diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dunia usaha dan kesempatan masyarakat lokal dalam memperoleh pekerjaan secara adil dan terbuka,” tegasnya.
Selain membuka kesempatan kerja, regulasi ini juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan sertifikasi kompetensi.
Di samping itu, raperda ini mengatur perlindungan terhadap hak-hak pekerja, termasuk jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pemenuhan hak pekerja perempuan, serta perlindungan bagi penyandang disabilitas.
Melalui pembahasan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal ini, pihak legislatif berharap tercipta iklim investasi yang sehat, hubungan industrial yang harmonis, serta peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Kota Tarakan.(**)
Discussion about this post