Ketua DPRD Tarakan Ingatkan Soal Kewenangan dan Komitmen Bersama Perbaikan Jalan Gajah Mada 

​TARAKAN, Fokusborneo.com – Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus, angkat bicara mengenai sorotan publik terkait parahnya kerusakan jalan serta genangan air dan luapan drainase di Jalan Gajah Mada dan Jalan Cenderawasih.

Yunus menegaskan, penanganan masalah menahun ini tak bisa disamaratakan karena menyangkut pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kota.

​”Sesuai dengan kewenangan kota dan provinsi. Jadi saya berharap pemerintah kota, dari DPRD khususnya, hal ini merupakan keseriusan pemerintah kota untuk merespon cepat untuk mengerjakan hal ini,” kata Yunus.

​Yunus merinci, perbaikan infrastruktur jalan dan drainase utama di kawasan Jalan Gajah Mada sepenuhnya berada di bawah kendali dan wewenang Pemerintah Provinsi Kaltara. Sebaliknya, penanganan di Jalan Cenderawasih menjadi ranah Pemkot Tarakan.​

Meski demikian, respons cepat langsung ditunjukkan DPRD bersama Komisi III yang sebelumnya telah turun gunung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi penyumbatan drainase di Jalan Cenderawasih.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Tarakan langsung mengerahkan tim gabungan ke lapangan untuk mengeruk dan membersihkan endapan lumpur (sedimentasi) yang selama ini menyumbat aliran air.

​Langkah taktis ini diharapkan mampu mereduksi volume air yang kerap meluap hingga menggenangi badan jalan dan membahayakan pengendara.

​Di sisi lain, Yunus menyebut koordinasi lintas instansi terus digenjot, baik melibatkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

​Menanggapi wacana pembangunan infrastruktur berskala besar seperti pembuatan kanal penghubung (konektivitas) antara Jalan Cenderawasih dan Jalan Gajah Mada untuk mengurai genangan, Yunus menilai usulan tersebut masih memerlukan kajian komprehensif.

​”Kalau pembangunan kanal memang perlu pembahasan lebih lanjut terkait dengan dinas terkait, seperti (dinas) PU provinsi dan (dinas) PU Kota untuk menembuskan jalan antara Cenderawasih sama Gajah Mada. Kalau memang itu bisa ya [ditindaklanjuti] mungkin provinsi yang bisa melakukan itu,” pungkasnya.

​Dengan adanya pembagian tugas yang jelas ini, DPRD Tarakan optimistis sinergi erat antara pemkot dan pemprov dapat menjadi kunci utama agar persoalan klasik genangan air dan jalan rusak di kawasan tersebut bisa tuntas dalam waktu dekat.(**)