TARAKAN, Fokusborneo.com – Keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat di Kalimantan Utara (Kaltara) membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Validasi data penerima bantuan juga dinilai penting agar anggaran yang tersedia benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, mengatakan kebijakan pembiayaan peserta BPJS Kesehatan melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing daerah.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan, terutama kelompok masyarakat pada desil 1 hingga desil 4.
“Data peserta perlu divalidasi kembali agar bantuan tepat sasaran. Kita juga harus melihat kemampuan keuangan setiap daerah karena semuanya berkaitan dengan kondisi fiskal yang tersedia,” ujar Supa’ad, Sabtu (14/11/26).
Ia menilai, validasi data diperlukan untuk menghindari pembiayaan yang tidak tepat sasaran sekaligus memastikan masyarakat kurang mampu tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.
Supa’ad mencontohkan langkah Pemerintah Kota Tarakan yang telah mengambil alih pembiayaan sekitar 6.000 peserta dari kurang lebih 9.000 peserta yang sebelumnya ditanggung pemerintah provinsi.
Pembiayaan tersebut telah diakomodasi melalui APBD Perubahan Tarakan 2026.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah kota tersebut sebagai bentuk tanggung jawab daerah dalam menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat.
Menurutnya, langkah serupa perlu dibicarakan dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya. Namun, pengalihan pembiayaan tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Di sisi lain, anggaran BPJS Kesehatan yang tercantum pada Dinas Kesehatan Kaltara untuk 2027 sekitar Rp6,14 miliar. Dengan keterbatasan anggaran, pengelolaannya perlu dilakukan secara cermat agar bantuan dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Supa’ad berharap Dinas Kesehatan Kaltara bersama pemerintah kabupaten/kota dapat memperkuat koordinasi dan melakukan pemutakhiran data peserta.
Ia menegaskan, persoalan pembiayaan jaminan kesehatan tidak boleh hanya dilihat dari sisi penghematan anggaran. Hal yang lebih penting adalah memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh perlindungan kesehatan.
Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas dan data penerima yang akurat, keberlanjutan program jaminan kesehatan di Kaltara diharapkan dapat terjaga.(**)
Discussion about this post