TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, kembali menggelar reses masa persidangan I tahun 2026.
Berbeda dari biasanya, kegiatan yang dipusatkan di Hotel Lembasung, Sabtu (14/11/26) ini terasa istimewa karena menghadirkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Tarakan, Yusef Eka Darmawan.
Kehadiran Yusef bukan tanpa alasan. Supa’ad mengaku sengaja memboyong “sang ahli” BPJS Kesehatan langsung ke hadapan warga agar masyarakat bisa leluasa mencurahkan isi hati (curhat) seputar persoalan jaminan kesehatan.
”Sering saya ingatkan, reses itu bagian penting dari aspirasi masyarakat. Setiap reses, saya pasti membawa ahlinya karena saya sering mendengar teman-teman di warung kopi, di pinggir jalan, mengeluh. Bahkan di medsos saya, banyak keluhan soal BPJS,” ujar Supa’ad.
Supa’ad menilai, Yusef merupakan sosok yang paling paham dalam memperjuangkan anggaran BPJS Kesehatan dari APBD, khususnya untuk program Bantuan Iuran (PBI).
Ia berpesan kepada warga dan pengemudi ojek online (ojol) yang hadir untuk memanfaatkan momen tersebut untuk berdiskusi secara terbuka.
”Silakan manfaatkan momen ini untuk curhat sama beliau karena beliau ahlinya,” tambahnya.
Dalam pemaparannya, Yusef mengingatkan betapa vitalnya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Yusef Eka Darmawan membeberkan bahwa kehadiran JKN merupakan wujud nyata perlindungan negara bagi warganya, terutama ketika menghadapi risiko kecelakaan atau musibah yang tidak terduga.
Ia menceritakan sejumlah kasus nyata di lapangan, mulai dari kecelakaan lalu lintas parah hingga warga yang harus merogoh kocek dalam-dalam karena tidak memiliki keaktifan jaminan kesehatan.
”Dulu, sebelum ada JKN, orang cuci darah berat, pasang ring saja mikir-mikir. Sekarang, bapak-ibu mau dipasang ring setiap jam pun dikasih ring, dijamin oleh BPJS Kesehatan,” ungkap Yusef.
Namun, ia juga menyoroti masih banyaknya status kepesertaan warga yang non-aktif akibat menunggak iuran.
Yusef merinci, dari total kuota di Kaltara, masih ada puluhan ribu peserta yang statusnya non-aktif karena berbagai kendala pembayaran, termasuk penyesuaian kuota oleh pemerintah daerah.
”Tahun ini kuota sempat dikurangi karena penyesuaian fiskal. Provinsi mengaktifkan 30.000, tapi yang diambil alih kabupaten/kota bervariasi, bahkan ada yang dinonaktifkan sementara. Ini yang sedang kami cari solusinya bersama DPRD,” jelas Yusef.
Menanggapi berbagai keluhan warga terkait layanan kesehatan dan kendala administrasi kepesertaan, pihak BPJS Kesehatan membuka ruang dialog interaktif serta memberikan akses layanan informasi cepat bagi masyarakat Tarakan.
Bagi warga yang memiliki kendala seputar status kepesertaan, tunggakan iuran, maupun pelayanan di fasilitas kesehatan, Yusef menyarankan agar masyarakat tidak ragu memanfaatkan kanal layanan resmi atau berkoordinasi melalui perwakilan rakyat.(**)
Discussion about this post